5 Sebab nikah dengan wali Hakim berdasarkan PMA terbaru

Nikahdikua.com – informasi dan keterangan tentang alasan dan sebab suatu pernikahan dilakukan dengan wali hakim (bukan Wali Nasab) berdasarkan pada peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018.

Dalam PMA dimaksud bahwasanya wali bagi pengantin wanita memiliki aturan dan ketentuan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga terdapatlah hal yang mengatur wali nasab sebagai wali (urutan wali nasab) dan perkawinan dengan wali hakim (dengan sebab tertentu).

Baca;
Biaya Nikah Wali Hakim
Aturan Wali Hakim tidak Bisa Menghadiri Pernikahan
Ketentuan Pernikahan di Indonesia berdasarkan aturan di Indonesia

5 Sebab nikah dengan wali hakim berdasarkan PMA Terbaru no 19 tahun 2019

Dalam hal wali nikah adalah seorang hakim, pastinya disebabkan 1 hal dari 5 alasan dibawah ini jika mengacu kepada PMA dimaksud.

Adapun kelima alasan terjadinya perkawinan dengan wali seorang hakim adalah;

  • Wali nasab habis atau tidak ada;
  • Wali menolak menikahkan calon mempelai (adhal)
  • Wali hilang tidak diketahui rimbanya
  • Wali nasab tidak dapat datang karena dalam penjara
  • Wali nasab semuanya non muslim

Diluar kondisi situasi alasan diatas mestinya pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan wali nasab minimal pasrah atau dengan taukil wali bil kitabah.

Keterangan pelengkap persyaratan nikah dengan wali hakim.

Dari kelima alasan pernikahan diatas dengan wali hakim, diperlukan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai dasar pelaksanaan pernikahannya dengan wali hakim. Adapun lebih jelasnya seperti dibawah ini;

Wali nasab habis atau tidak ada; surat keterangan desa

Wali menolak menikahkan calon mempelai (adhal) ; surat keputusan pengadilan agama.

Wali hilang tidak diketahui rimbanya ; surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

Wali nasab tidak dapat datang karena dalam penjara ; bukti surat keterangan dari instansi berwenang (kepala Penjara misalnya).

Wali nasab semuanya non muslim ; surat keterangan desa

Itulah surat yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan acara ijab kabul bagi calon mempelai wanita yang pelaksanaan pernikahan tidak bisa dengan wali nasab.

Dasar Pasal dan Ayat PMA Wali Hakim

duplikat buku nikah
afla

Berikut adalah bunyi teks atau matan aturan tentang pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 disebutkan pasal 12 ;

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.

(2)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

(3)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:

a. wali nasab tidak ada;
b. walinya adhal;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
e.wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

(4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah.

(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Penutup

Demikian tentang informasi mengenai pernikahan yang mengalami kendala karena wali nasab tidak bisa atau berhalangan untuk menjadi wali dengan alasan yang dibenarkan oleh syara’ dan undang undang yang sah di Indonesia.

Urutan Wali Nikah

    Daftar Isian tulisan pada Postingan ini
  • Dalil Tentang Wali Nikah
  • Macam Macam Wali Nikah
  • Syaratan Wali Nikah
  • Urutan Wali Nikah
  • Nikahdikua.com informasi tentang urutan wali nikah bagi perempuan dalam susunan yang berurutan guna memudahkan siapakah yang berhak untuk menjadi wali bagi wanita pada saat dilakukan akad ijab qabul dalam perkawinan berdasarkan perundangan di Indonesia.

    Walaupun urutan wali nikah yang disusun berurutan ini telah memiliki tingkatan atau urutan tertentu, akan tetapi tetap diperlukan persyaratan dan ketentuan bagi seseorang untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan seorang perempuan.

    Baca;
    Ketentuan menikah dengan wali hakim di Indonesia
    Wali Nikah bagi seorang Janda
    Langkah dilakukan jika ayah menolak menjadi wali menikahkan anak

    Dalil Tentang Wali Nikah

    Kenapa harus ada wali nikah dalam perkawinan? Keberadaan atau keharusan adanya wali sebagai syarat dalam nikah merujuk kepada dalil naqli yang diantaranya adalah;

    عن ابى مو سى رضى لله عنه عن نبى صلى عليه و سلم قا ل : لا نكا ح الا بو لى

    Artinya : “ Dari Abu Musa ra. Dari nabi saw. Bersabda : “ tidaklah sah pernikahan tanpa wali

    لا نكا ح ا لا بو لى وشا هد ى عد ل وما كا ن من نكا ح غير ذ لك فهو با طل

    Artinya : tidak sah suatu pernikahn tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Dan pernikahan yang mana pun yang tidak demikian adalah batal.

    Itulah yang menjadi dasar kenapa suatu pernikahan harus ada wali pada pihak calon mempelai wanita.

    Macam-macam Wali Nikah

    Dalam perwalian, secara teknis ada beberapa macam wali dalam pernikahan yang pelaksanaan atau hak menjadi wali telah diatur sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam perwalian.

    Adapun wali dalam pernikahan adalah ;

    Pertama, wali nasab ;

    Yang dimaksud dengan wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Mengenai urutan atau susunan dalam perwalian ini para ulama memiliki perbedaan pendapat.

    Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu

    wali aqrab (dekat) dan
    wali ab’ad (jauh).

    Dalam pelaksanaan perwalian perpindahan dari wali dekat kepada wali jauh maka diurutkan sesuai dengan urutannya.Dalam urutan wali aqrab wali no. urut 1, sedang no.2 menjadi wali ab’ad. Jika no. 1 tidak ada, maka no. 2 menjadi wali aqrab, dan no. 3 menjadi wali ab’ad, dan seterusnya.

    Sebab terjadinya pelimpahan wali aqrab kepada wali ab’ad sebagai berikut:

    1. Apabila wali aqrabnya non muslim
    2. Apabila wali aqrabnya fasik
    3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
    4. Apabila wali aqrabnya gila
    5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.[5]

    Kedua, wali Hakim

    wali hakim dalam pernikahan
    pengantin dengan wali hakim dalam pernikahan (ilustrasi)

    Yang dimaksud dengan wali Hakim yaitu adalah wali nikah dari hakim atau qadi.

    Hal ini berdasarkan Hadits yang artinya: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”

    Di Indonesia yang ditunjuk sebagai wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan pernikahan.

    Dalam aturan perundangan Indonesia, pelaksanaan nikah dengan wali hakim berdasarkan PMA no 19 tahun 2019 karena 5 hal dibawah ini yaitu;

    1. wali nasab tidak ada;
    2. walinya adhal;
    3. walinya tidak diketahui keberadaannya;
    4. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
    5. wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

    Itulah alasan seseorang menikah dengan wali hakim menurut peraturan menteri agama tersebut.

    Dalam pernikahandi Indonesia utamanya pada PMA, salah satu syarat pelaksanaan ijab qabul yaitu adanya wali. Wali ada 2 macam yaitu;

    Wali nasab
    Wali hakim

    Dalam hal wali nasab tidak bisa hadir maka bisa diwakilkan dengan cara ikrar taukil wali bil kitabah. Disini kita tidak akan membahas apa itu ikrar taukil wali bil kitabah.

    Wali Tahkim

    buku nikah

    Yang dimaksud dengan Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.

    Cara pengangkatan wali tahkim yaitu calon suami mengucapkan tahkim, dengan calon istri dengan kalimat:

    “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si… (calon istri) dengan mahar…dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.”

    selanjutnya itu calon istri mengucapkan hal yang sama.

    Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini.”

    Wali tahkim bisa dilakukan dengan ketentuan :

    1. Wali nasab tidak ada,
    2. Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
    3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

    Wali Maula

    Kalau yang ini sih sepertinya sudah punah alias tidak ada, yang dimaksud dengan wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.

    Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan (hamba sahaya/budaknya) itu rela menerimanya.
    <

    Syarat Wali Nikah

    ada calon yang dianggap lebih baik

    Adapun dalam Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 bahwasanya persyaratan bagi wali nikah ada 5 yaitu;

    1. laki-laki;
    2. beragama Islam;
    3. baligh;
    4. berakal; dan
    5. adil.

    Urutan Wali Nikah di Indonesia dan Jumhur Ulama

    Berikut adalah urutan wali Nikah Nasab dalam pernikahan dalam susunan yang berurutan yang digunakan oleh KUA dalam menentukan perwalian pernikahan perempuan atau wanita dengan calon suami yang telah ditentukan.

    Urutan atau susunan wali nikah yang berurutan ini dapat dilihat pada PMA nomor 19 tahun 2018 pasal 11 ayat 3 yang terdiri dari 20 angka. Berikut urutannya;

    1. Bapak Kandung;
    2. kakek (bapak dari bapak);
    3. bapak dari kakek (buyut);
    4. saudara laki-laki sebapak seibu;
    5. saudara laki-laki sebapak;
    6. anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu;
    7. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
    8. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
    9. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);
    10. anak paman sebapak seibu;
    11. anak paman sebapak;
    12. cucu paman sebapak seibu;
    13. cucu paman sebapak;
    14. paman bapak sebapak seibu;
    15. paman bapak sebapak;
    16. anak paman bapak sebapak seibu;
    17. anak paman bapak sebapak;
    18. saudara laki-laki kandung kakek;
    19. saudara laki-laki sebapak kakek;
    20. anak sebapak seibu saudara kandung kakek; dan
    21. anak saudara laki-laki sebapak kakek.

    Sedangkan urutan wali nasab menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut;

    1. Ayah,
    2. Ayahnya ayah (kakek) terus keatas,
    3. Saudara laki-laki seayah seibu,
    4. Saudara laki-laki seayah saja,
    5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
    6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
    7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
    8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
    9. Anak laki-laki no 7
    10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya,
    11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,
    12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
    13. Anak laki-laki no. 11,
    14. Anak laki-laki no. 12,
    15. Anak laki-laki no. 13, dan seterusnya.

    Bisa disingkat bahwa urutan wali nasab sperti ini urutannya:

    1. Ayah seterusnya keatas,
    2. Saudara laki-laki kebawah,
    3. Saudara laki-laki ayah kebawah.

    Demikian informasi tentang urutan wali nikah beserta keterangan yang berkaitan dengan wali. Semoga menambah wawasan dalam pengetahuan nikah maupun wali nikah.
    Salam apa saja dah.

Biaya Wali Hakim

Nikahdikua.com – informasi bagi yang bertanya berapa biaya wali hakim nikah di KUA berdasarkan aturan dan ketentuan perundangan yang berlaku serta wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Banyak masyarakat yang memang kurang informasi tentang Biaya Bayar Wali Hakim atau Biaya Nikah Pakai wali Hakim karena umumnya mereka menikahkan anak tidak saban tahun, apalagi umumnya pengantinnya kebanyakan menikah juga hanya sekali.

Baca;
Ketentuan menikah dengan wali hakim menurut aturan di Indonesia
Aturan Kepala KUA tidak Bisa Hadir menjadi wali Hakim
Urutan Wali Nasab Berdasarkan Peraturan Menteri Agama

Selain itu pernikahan dengan wali hakim pada KUA bukan hal yang setiap hari ada, mungkin 1/20 dalam pernikahan bisa lebih banyak atau lebih sedikit.

Biaya Wali Hakim di KUA

Secara aturan dalam pencatatan perkawinan atau pernikahan diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018.

Dalam aturan ini juga terdapat ketentuan tentang pernikahan yang mengharuskan adanya wali bagi calon pengantin perempuan atau wanita.

Dimuat bahwasanya wali terbagi menjadi 2 yaitu wali nasab dan wali hakim.

Secara normal jika ada wali nasab yang memenuhi syarat guna menjadi wali maka wali nasab yang mempunyai hak untuk melaksanakan ijab kabul.

Pada aturan dalam pernikahan tidak ditemukan adanya biaya ataupun pungutan bayaran uang untuk sewa wali hakim ataupun biaya wali hakim di KUA.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pernikahan dengan wali hakim secara administrasi tidak diperlukan adanya tambahan biaya karena wali hakim telah disediakan oleh negara secara aturan dengan gratis tanpa uang sewa (minimal sampai dengan saat ini)

Biaya sewa wali hakim tetap ada, ini alasannya

wali hakim dalam pernikahan
pengantin dengan wali hakim dalam pernikahan (ilustrasi)

Kenyataan di lapangan koq masih ada uang bayar untuk wali hakim? Kenapa bisa terjadi? Katanya gratis tidak ada biaya bayar atau sewa?

Baiklah, berikut adalah hal yang menyebabkan adanya biaya pada pernikahan yang dilakasanakan dengan wali selain wali nasab, adapun kejadian yang terjadi menjadikan timbulnya biaya dimaksud adalah;

(1) Calon pengantin tidak mengurus sendiri berkas perkawinan atau pernikahan sehingga calo atau makelar (bisa mantan P3N atau oknum kelurahan maupun orang yang lain terbiasa mengurus administrasi nikah) kepengurusan perkawinan menjadikan alasan pernikahan dengan wali hakim ada biayanya untuk meningkatkan pendapatan ke kantong pribadi.

(2) Pihak calon pengantin tau beres dalam urusan administrasi, biasanya kalangan yang berlagak dan punya duit atau posisi yang tinggi sehingga berlagak tau beres biapapun biayanya sehingga muncullah biaya untuk wali hakim yang sebenarnya tidak ada dalam aturan.

(3) Adanya oknum petugas yang bertindak diluar koridor hukum sehingga hal yang sebenarnya gratis menjadi berbayar.

Bagaimana mensikapi hal ini untuk calon mempelai yang keberatan untuk membayar biaya wali hakim padahal tidak ada aturan?

Pertama, mintalah kuitansi tanda terima biaya wali hakim yang lengkap dengan tanda tangan dan stempel dari KUA.

Kedua, lakukan komplain atau keberatan tentang adanya biaya dimaksud ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota tempat KUA berada.

Kesimpulan

Pernikahan harus ada wali bagi calon pengantin wanita entah dengan wali nasab atau wali hakim

Biaya wali hakim atau sewa wali dalam pernikahan adalah tidak ada alias gratis

Jika keberatan membayar mintalah tanda terima atau kuitansi dari KUA atau berilah pemberitahuan kepada Kantor Kemenag Kabupaten tentang adanya biaya wali hakim.

Ketentuan Menikah dengan Wali Hakim menurut peraturan di Indonesia

Nikahdikua.com – informasi mengenai syarat dan ketentuan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan dengan wali hakim berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.

Adapun dasar yang digunakan sebagai pedoman pernikahan dengan wali hakim sebagai dasar hukum diantaranya adalah;

Kompilasi Hukum Islam
PMA nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim
PMA nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Berikut informasi tentang aturan dimaksud;

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Kesimpulan dalam KHI bahwa pernikahan dengan wali hakim dilaksanakan jika;

Wali nasab tidak ada, atau
Tidak mungkin menghadirkannya;
Ghaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
Enggan atau adlal atau mogok menikahkan

PMA no 30 tahun 2005

Dalam PMA nomor 30 Tahun 2005 pada BAB II PENETAPAN WALI HAKIM Pasal 2 disebutkan bahwa;

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan

dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Kesimpulan atas PMA ini wali hakim dilaksanakan bagi calon pengantin yang ;

Tidak memiliki wali nasab yang berhak/wali nasab tidak memenuhi syarat
Mafqud atau hilang
Berhalangan
Adhal atau mogok

Kepala-KUA-Berhalangan-Hadir-jadi-Wali-Hakim
Kepala-KUA-Berhalangan-Hadir-jadi-Wali-Hakim

PMA nomor 19 tahun 2018

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 disebutkan pasal 12 ;
(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),a kad dilaksanakan dengan wali hakim.

(2)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

(3)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:

a. wali nasab tidak ada;
b. walinya adhal;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
e.wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

(4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah.

(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Itulah informasi atau rangkuman mengenai aturan yang mengatur tentang wali nikah dengan hakim yang bisa dijadikan patokan pegangan KUA atau penghulu maupun JFU dalam menghadapi situasi adanya debat yang menyangkut pernikahan selain dengan wali nasab.

Aturan Kepala KUA Tidak Bisa Hadir Menjadi Wali Hakim Karena Berhalangan

Nikahdikua.com – informasi tentang pegangan aturan pada saat kepala KUA berhalangan menjadi wali Hakim berdasarkan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor B-039 /DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 tentang surat edaran.

Pengertian Wali Hakim

Dalam Peraturan Nomor 19 tahun 2018 pasal 12 disebutkan bahwa dalam hal tidak ada wali nasab sebagaimana disebut dalam pasal 11, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.

Yang disebut dengan wali hakim pada pasal 12 ini dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

Ada 5 hal dimana pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim yaitu;

1, wali nasab tidak ada;
2, walinya adhal;
3, walinya tidak diketahui keberadaannya;
4, walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
5, wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

Dengan begitu alasan wali nikah jauh tidak bisa dijadikan landasan dalam perkawinan dengan wali hakim karena dalam aturan ada tentang taukil wali jika wali nasab tidak bisa datang menghadiri acara akad nikah atau pencatatan perkawinan.

Alasan yang dibenarkan Kepala KUA berhalangan Hadir

Dimaksud dengan tidak bisa hadir disini sebagai wali hakim dan dapat digantikan dengan petugas yang lain.

Ada 3 (tiga) alasan yang dibenarkan Kepala KUA berhalangan hadir yaitu;

1, Sakit yang tidak bisa beraktivitas atau dirawat
2, Force Majeure (bencana, banjir, gempa bumi, kerusuhan , dll)
3, Ada Tugas yang tidak bisa diwakilkan.

Itulah tiga alasan dimana kepala KUA dibenarkan tidak dapat hadir sebagai wali hakim pada pernikahan calon pengantin di wilayahnya.

Solusi Kepala KUA Berhalangan datang menurut Surat Edaran Dirjen

jalan keluar berdasarkan edaran dirjen

Dengan adanya 3 alasan diatas maka sekiranya terjadi situasi dimaksud, dalam surat edaran disebutkan bahwa ada 2 cara pelaksanaan nikah wali hakim dengan berhalangannya kepala yang berwenang.

Lebih detil dalam aturan dimaksud berikut petikan dari surat edaran dimaksud;

Dalam hal Kepala KUA berhalangan, maka Kepala KUA dapat;

satu, Menugaskan salah seorang penghulu; atau
dua, Memohon Kepada Kankemenag Kab/Kota untuk menugaskan Kepala KUA terdekat untuk menjadi wali hakim.

Menugaskan Salah seorang penghulu

Bagi KUA yang memiliki penghulu selain kepala, maka Kepala KUA dapat menugaskan kepada penghulu untuk menjadi wali hakim pada pernikahan yang diajukan.

Adapun penugasan tersebut berupa surat tugas seperti biasanya yang isinya memuat;

Dasar penugasan (permohonan pernikahan pengantin)
Alasan Kepala KUA tidak bisa menjadi wali hakim (sakit/force majeure/tugas yang tidak bisa diwakilkan)
Nama Petugas yang diberi mandat.
Tanda tangan kepala KUA beserta cap stempel.

Itulah proses penugasan penghulu oleh Pejabat dalam rangka menjadi wali hakim pada perkawinan.

Penugasan Kankemenag Kepada Kepala KUA Terdekat Menjadi Wali Hakim

Jika pada KUA tidak terdapat penghulu yang diberi tugas untuk menjadi wali hakim, maka Kepala KUA tempat pernikahan membuat surat permohonan kepada Kankemenag.

Surat dimaksud berisi tentang Permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama untuk menugaskan Kepala KUA Kecamatan yang lain (terdekat) guna melaksanakan tugas sebagai wali hakim karena Kepala KUA setempat berhalangan Hadir.

Selanjutnya Kankemenag membuat surat tugas kepada Kepala KUA terdekat untuk menjadi Wali Hakim berdasarkan permohonan yang ada.

Download edaran tentang Kepala KUA Berhalangan Hadir Menjadi Wali Hakim.

Berikut adalah file dalam format PDF sebagai dasar tulisan diatas dan acuan penghulu dapat menjadi wali hakim karena Kepala KUA berhalangan Hadir.

Didalamnya juga termuat tentang cara pembetulan atau ralat kesalahan cetak atau penulisan buku nikah.

download SK Dirjen tentang Kepala KUA berhalangan Hadir Jadi Wali Hakim

Sampai disini informasi tentang wali hakim yang diserahkan kepada penghulu atau kepala KUA Kecamatan terdekat serta dasar hukum pelaksanaannya.

Semoga menambah wawasan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas melayani warga masyarakat. Salam tukin.

Teks Ijab Kabul

nikahdikua.com – teks ijab kabul nikah pada saat akad pernikahan yang umum dilakukan baik dalam bahasa indonesia bahasa arab bahasa sunda bahasa jawa.

Dengan adanya teks ijab kabul ini diharapkan memudahkan bagi wali nikah dan calon pengantin pria dalam melaksanakan ijab kabul tanpa di tuntun oleh penghulu.

Teks ijab kabul bahasa indonesia

Disadur dari kepala KUA di salah satu kecamatan, berikit adalah kalimat ijab kabul dari wali kepada pengantin pria.

KALIMAT IJAB (WALI)

SAUDARA (sebutkan nama pengantin pria)
DENGAN MEMOHON RIDHO DAN BERKAH ALLAH SWT, SERAYA MENGUCAP BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, DENGAN INI SAYA NIKAHKAN DAN SAYA KAWINKAN ENGKAU, DENGAN ANAK PEREMPUAN SAYA (sebutkan nama pengantin wanita) DENGAN MAS KAWIN BERUPA (sebutkan mahar yang diberikan) DIBAYAR TUNAI.

Qobul (JAWABAN MEMPELAI PRIA)

SAYA TERIMA NIKAH DAN KAWINNYA (sebutkan nama pengantin wanita), DENGAN MAS KAWIN TERSEBUT DIBAYAR TUNAI.

QABUL (MEPELAI PRIA DENGAN MENYEBUT MASKAWIN/MAHAR)

SAYA TERIMA NIKAH DAN KAWINNYA (sebutkan nama pengantin wanita) DENGAN MAS KAWIN BERUPA (sebutkan mahar/maskawin) DIBAYAR TUNAI.

Itulah contoh kalimat ijab kabul dalam bahasa Indonesia.

Teks ijab Kabul Bahasa Arab

Bagi yang berminat melaksanakan ijab kabul Bahasa Arab, berikut teks dalam bahasa arab

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَا نِ الرَّجِيْمِ * بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمِ … ×3 مِنْ جَمِيْعِ الْمَعَاصِيْ وَالذُّنُوْبِ وَاَتُوْبُ ِالَيْهِ
اَشْهَدُ اَنْ لآاِلَهَ اِلاَّالله ُ * وَ اَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ
بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ للهِ سَـيِّدِنَا مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِاللهِ وَعَلى آلِهِ وَاَصْحَا بِهِ وَمَنْ تَبِـعَهُ وَنَصَـَرهُ وَمَنْ وَّالَهُ
وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللهِ اَمَّا بَعْدُ : أُوَصِيْكُمْ وَاِيَّايَ بِتَقْوَي الله فَقَدْ فَازَالْمُتَّقُوْن
يَا ……….. بِنْ ………… ! اَنْكَحْـتُكَ وَزَوَّجْـتُكَ ِابْنَتِيْ ………………………….. بِمَهْرِ ………….. نَـقْدً

Jawaban/Qobul Nikah Bahasa Arab seperti dibawah ini;

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيـْجَهَا بِالْمَهْرِالْمَذ ْكُوْرِ نَـقْدًا

Qobiltu nikaahahaa wa tazwiijahaa bil mahril madzkuur naqdan

ADA JUGA YANG MEMAKAI VERSI

فبلت نكحها وتزوجها لنفسى بالمهر المذكور حالا

Qobiltu nikaahahaa wa tazwiijaaha nafsii bilmahril madzkuur haalan.

Teks ijab kabul bahasa sunda

kalimat-ijab-kabul-sunda
ilustrasi calon pengantin

Bagi anda yang berasal atau melaksanakan walimahan di Jawa Barat Parahyangan yang kental dengan sunda, berikut contoh teks ijab kabul bahasa sunda

“(sebutkan nama Pengantin Pria), bapa nikahkeun hidep ka (sebutkan nama Pengantin Wanita), putra teges bapa, kalayan nganggo maskawin ku (sebutkan Mahar/Maskawin), dibayar kontan”

Tarima abdi nikah ka (sebutkan nama pengantin wanita), putra teges Bapa, kalayan nganggo maskawin ku (sebutkan mahar/mas kawin yang diberikan), dibayar kontan”

Demikian informasi tentang teks ijab kabul dalam berbagai bahasa versi yang banyak di pakai oleh masyarakat indonesia, semoga menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam pernikahan utamanya dalam kalimat ijab kabul.

Wali Nikah Janda

Nikahdikua.com – informasi tentang status wali nikah janda berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018. Dari aturan ini bisa disimpulan tentang wali nikah seorang janda sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

baca
Aturan Nikah Wali Hakim di KUA
Ayah Menolak Menjadi Wali Nikah
Urutan Wali Nasab menurut Peraturan Menteri Agama

Pengertian Wali nikah

Yang dimaksud dengan wali pada acara pernikahan atau perkawinan yaitu orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan rukun nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan batal

PMA tentang Wali Nikah

Peraturan yang mengatur tentang masalah wali yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

Lebih spesifik lagi tedapat pada BAB IV PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN paragraf 2 pasal 11

Wali Nikah Janda

Dalam aturan negara Indonesia tentang perkawinan di Indonesia khususnya untuk yang beragama Islam, untuk wali nikah seorang janda tidak ada perbedaannya.

Dalam pasal diatas disebutkan bahwasanya wali ada 2 macam yaitu ;

1.- Wali Nasab
2.- Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali nasab adalah Wali Nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali.

wali-nikah-seorang-janda
wali-nikah-seorang-janda

Sedangkan yang dimaksud dengan wali Hakim di Indonesia adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 tahun 1987 orang yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Syarat Wali Nasab

Dalam Hal Wali nasab, untuk menjadi seorang wali nikah seorang janda, persyaratannya adalah ;

a. laki-laki;
b. beragama Islam;
c. baligh;
d. berakal; dan
e. adil.

Siapa saja yang berhak menjadi wali nasab? Dalam Peraturan diatas telah diurutkan runutan orang yang berhak untuk menjadi wali nikah janda.

Berikut urutannya menurut PMA ni 19 tahun 2018 yang berjumlah 21

  1. bapak kandung;
  2. kakek (bapak dari bapak);
  3. bapak dari kakek (buyut);
  4. saudara laki-laki sebapak seibu;
  5. saudara laki-laki sebapak;
  6. anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu;
  7. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
  8. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
  9. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);
  10. anak paman sebapak seibu;
  11. anak paman sebapak;
  12. cucu paman sebapak seibu;
  13. cucu paman sebapak;
  14. paman bapak sebapak seibu;
  15. paman bapak sebapak;
  16. anak paman bapak sebapak seibu;
  17. anak paman bapak sebapak;
  18. saudara laki-laki kandung kakek;
  19. saudara laki-laki sebapak kakek;
  20. anak sebapak seibu saudara kandung kakek; dan
  21. anak saudara laki-laki sebapak kakek

Jika dengan alasan tertentu, wali nikah seorang janda bisa dilakukan oleh wali hakim, dengan ketentuan perundang undangan.

5 hal pernikahan janda bisa dengan wali hakim dengan alasan sebagai berikut;

a. wali nasab tidak ada;
b. walinya adhal;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

Wali nasab jauh bisa tidak wali hakim?

Jika dilihat dari kelima syarat diatas maka wali yang letaknya jauh tidak bisa dilaksanakan dengan wali hakim. Solusinya bagaimana?

Dalam pasal 11 dikatakan bahwa

Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.

PMA no 19 tahun 2018 pasal 11

Maksudnya tempat tinggal wali adalah mengacu kepada KTP orang dimaksud.

Demikian informasi tentang wali nikah seorang janda, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta memudahkan anda mengurus pernikahan atau apapun itu.