Teks ijab kabul Bahasa Sunda beserta terjemahnya

teks ijab kabul bahasa sunda

Teks ijab kabul Bahasa Sunda beserta terjemahnya berasal dari penghulu dan Kepala KUA dalam rangka menikahkan anak atau keponakan memakai bahasa arab.

WilayahSunda (Jawa Barat) sangat luas, ada garut, Majalengka, Karawang, Banten (udah engga lagi sekarang), Kuningan, Tasikmalaya dan lainnya.

nikahdikua.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. kemaren pada saat sedang ada acara kegiatan di watu jodo Matesih saya bertemu dengan salah satu Kepala KUA yang masih muda, asalnya Jakarta.

baca : teks Ijab kabul

Dia biasa ngobrol dengan mbak Yossy teman saya menggunakan bahasa Sunda.

Sekedar informasi bu Yossy lahir di Kuningan Jawa Barat, tentunya fasih menggunakan didie abdi kabogoh dan kalimat lainnya.

Kemudian saya minta tolong kepada mas Kepala KUA untuk membantu dalam teks ijab kabul pernikahan menggunakan bahasa Sunda.

Halah sayangnya ternyata beliau tidak paham, untungnya jaringan kenalan Kepala KUA alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 99 ini luas dan banyak.

Tanpa banyak kata kemudian beliau mengontak pihak pihak yang berkompeten untuk mendapatkan contoh pernikahan dengan ijab kabul pake bahasa Parahnyangan alias Sunda ini.

Kalimat Ijab Kabul menggunakan Bahasa Sunda

Tanpa basa basi, berikut teks ijab dan kabul secara sunda.

Wali : bapak nikahkeun anjeeun ka putri teges bapak neng (sebut nama pengantin wanita) Kalayan nganggo mas kawin ku (sebutkan mahar/mas kawin) Dibayar kontan..

Calon suami : tarima abdi nikah ka putri bapak neng (sebutkan nama pengantin wanita) Kalayan nganggo mas kawin ku (Sebut mahar) Dibayar kontan..

Artinya : Wali saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama (sebutkan nama) dengan mas kawin (sebutkan) dibayar tunai.

Calon Suami : saya terima nikahnya anak bapak yang bernama (sebutkan nama) dengan maskawin berupa (sebut mahar) dibayar tunai.

Nah demikian contoh ucapan ijab kabul untuk wali nikah dan calon suami dengan menggunakan ucapan teks bahasa sunda.

Contoh ini berasal dari salah satu kepala KUA yang mencari bunyi ucapannya ke teman teman yang memiliki kemampuan untuk berbahasa sunda.

Tentunya ucapan ijab pernikahan ini bisa berbeda satu dengan yang lainnya.

Apalagi pada Peraturan Menteri Agama terbaru maupun SK Diektur Jenderal Bimis tidak menyebutkan contoh yang pasti permanen untuk kalimat ijab kabul.

Wilujeng enjang, selamat siang dan salam kenal. Wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Kalimat pasrah Ijab Nikah wali kepada penghulu Jawa Indonesia

kalimat pasrah ijab kepada penghulu


Sebenarnya tugas penghulu/PPN petugas KUA dalam pernikahan adalah mencatat pernikahan, sedangkan hak untuk menikahkan merupakan milik walinya. Yaitu Ayahnya atau urutan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan hukum perwalian nikah dalam islam.

Akan tetapi, seorang wali bisa mewakilkan untuk menikahkan anak atau keponakannya kepada penghulu/petugas KUA.

Hal ini bisa anda lihat pada PMA nomor 19 tahun 2020 pada pasal Ayat (4).

Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Dari sini maka anda bisa menyimpulkan bahwa;Wali nasab dapat mewakilkan pelaksanaan ijab kepada

  • Kepala KUA, Penghulu, PPN (petugas yang hadir; atau
  • Orang lain yang memenuhi syarat

Bagaimana kalimat pasrah ijab? Seperti apa dan bagaimana caranya mewakilkan pelaksanaan pernikahan kepada petugas?

Setelah ngobrol dengan penghulu, pada ucapan pasrah tidak ada ketentuan baku baik pada PMA maupun Perdirjen termasuk dalam menggunakan bahasa, boleh saja dengan Nasional (Bahasa Indonesia) atau dengan Bahasa Daerah, Jawa misalnya.

Anda bisa memamasrahkan acara ijab kabul kepada penghulu atau petugas menggunakan bahasa daerah dengan kalimat apapun yang intinya mewakilkan wali untuk mengucapkan akad ijab.

Berdasarkan arahan dari salah satu penghulu yang barusaja naik pangkat, berikut adalah contoh kalimat pasrah wali kepada petugas/penghulu untuk menikahkan anaknya atau keponakan atau siapapun dia yang dibawah perwalian nikahnya.

Contoh Kalimat pasrah Ijab bahasa jawa

Bismillahirrohmaanirrohiim, bapak penghulu, kulo wakil dateng panjengan, panjenengan nikahaken putri kulo (sebut nama yang akan dinikahkan) daup kaliyan (sebut nama calon suami). Kanthi mas kawin (sebutkan) tunai.

Bisa juga dengan tambahan

Kelampahanipun kulo sumanggaaken dhumateng panjenengan.

Biasanya penghulu menjawab “ nggih kulo tampi menggah pangandikan pasrah panjenengan supados nikahaken putri panjenengan nami (sebut nama catin putri) dhaup kaliyan (sebut nama calon suami) kanthi maskawin kasebat.

Contoh pasrah menikahkan bahasa Indonesia kepada penghulu

Bismillahirrahmanirrahiim, bapak penghulu, saya wakilkan kepada bapak, untuk menikahkan putri saya yang bernama (sebut nama) dengan (sebut nama calon pengantin pria) dengan mas kawin (sebutkan mahar) dibayar tunai.

Bisa juga anda tambahkan kalimat, untuk pelaksanaannya kami persilahkan kepada bapak.

Kemudian lazimnya penghulu atau petugas KUA menjawab.

Ya, saya terima pasrah anda untuk menikahkan putri anda yang bernama (sebut nama) dengan (sebut nama catin pria) dengan mas kawin yang anda sebutkan.

Demikian informasi singkat sebagai acuan apabila hendak mewakilkan ijab pernikahan kepada petugas KUA dalam hal ini pak penghulu.

Ada hal yang unik, dahulu sempat ada obrolan petugas.

Bagaimana jika pernikahan yang pelaksanaan ijab kabul dengan minta tolong atau mewakilkan ijab kepada KUA untuk menjadi komponen dalam Jasa Profesi (Jaspro) Penghulu.

Wilujeng sonten, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

PMA no 11 tahun 2020 Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu

calon penghulu di KUA

Download Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu format PDF sebagai panduan dalam pelaksanaan dalam menghitung kebutuhan berkaitan dengan Kepenghuluan pada KUA Kecamatan.

Nikahdikua.com – assalamu’alaikum pakde, pertimbangan dikeluarkannya PMA no 11 tahun 2020 Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
Untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat pada pasal 36 ayat 2 Permenpan nomor 9 tahun 2019 tentang jabatan Fungsional Penghulu dan surat MenPan B/34/SM.02.00/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal jawaban atas permohonan persetujuan Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, sehingga perlu penetapan PMA sebagaimana dalam judul.

baca : SK Dirjen Bimis no 473 tentang juknis pencatatan nikah

Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Penghulu dalam PMA ini adalah Jabatan sebagai Pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, bimbingan masyarakat Islam.

Selanjutnya Pejabat Fungsional Penghulu diberi tugas, tanggungjwab, hak dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan diatas.

Dalam KMA ini memuat tentang

  • Ketentuan Umum
  • Indikator Penetapan Beban Kerja
  • Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
  • Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
  • Ketentuan lain lain
  • Ketentuan Penutup

Itulah hal hal yang diatur secara umum dalam PMA no 11 tahun 2020 sebagai pedoman para penghulu untuk mengetahui bagaimana cara menghitung kebutuhan jabatann fungsional penghulu.

baca : Form Nikah Terbaru N1 – N4 – N7

Dalam hal indikator penetapan beban kerja, disebutkan bahwa penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari 3 indikator.

Adapun ketiga indikator tersebut adalah;

  1. Jumlah peristiwa nikah;
  2. Jumlah penduduk yang beragama Islam; dan
  3. Luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan.

Dalam ketentuan lain lain mengulas mengenai penghulu jenjang ahli utama paling banyak adalah orang, dengan ketentuan tidak menambah kebutuhan jumlah penghulu secara keseluruhan pada provinsi dimaksud.

Selanjutnya penghulu Ahli Utama ditempatkan pada KUA kecamatan di Ibu kota Provinsi.

Pemberlakuan PMA No 11 tahun 2020

Sejak kapan PMA ini diberlakukan?

Peraturan Menteri Agama no 11 tahun 2020 ini berlaku semenjak diundangkan yaitu pada tanggal 1 April tahun 2020 sama juga tanggal dengan penandatangannya oleh menteri Agama yang menjabat yaitu Fachrul Razi

Pada bagian akhir atau penutup dalam Peraturan Menteri Agama ini disebutkan, “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berlaku mulai di tanggal diundangkan 1 April 2020

PMA no 11 tahun 2020

Download PMA no 11 tahun 2020 Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu

Berikut adalah tautan link guna mengunduh file dalam format PDF tentang pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penghulu yang akan ditampilkan preloved atau dapat dilihat terlebih dahulu tanpa harus mengunduhnya.

Berikut tampilan penampakan dari PMA dimaksud.

Bagi penghulu ataupun Kepala Kantor Urusan Agama yang belum memiliki file ini dan mengalami masalah saat pengunduhan melalui tampilan langsung diatas, telah disediakan tautan untuk pengunduhan.

Berikut tautan link untuk memiliki file ini.

Download PMA no 11 tahun 2020

Demikian informasi kali ini tentang pedoman penghitungan kebutuhan penghulu, semoga para Pegawai Pencatat Nikah atau Perkawinan diberikan kesehatan keselamatan dan kemudahan dalam bekerja, diberikan jalan keluar terbaik dalam menghadapi masalah dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam layanan nikah dan keagamaan untuk masyarakat Islam

Wilujeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Teks Syair Mars APRI Asosiasi Penghulu Republik Indonesia

duplikat buku nikah

Teks Syair Mars APRI. Informasi tentang syair atau teks Mars APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia ). Apri merupakan organisasi Penghulu, dimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap jabatan fungsional harus memiliki satu organisasi profesi, maka disepakati APRI sebagai satu-satunya organisasi penghulu.

Pembentukan organisasi profesi penghulu merupakan amanah PP 11 Tahun 2017 dan Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional (JF) Penghulu bahwa setiap JF wajib memiliki satu organisasi profesi. Kemudian, setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota profesi JF, dan pembentukan organisasi profesi difasilitasi instansi pembina. (sumber : bimasislam).

Baca;
Tipologi Kantor Urusan Agama
Grid Penghulu dalam tunjangan kinerja
Besaran Biaya transport dan jasa profesi penghulu

Dalam grup whatsapp ASN Kemenag, yang salah satunya penghulu mengupload tentang lagu mars Asosiasi Penghulu Republik Indonesia ini, adapun bunyi teks yang di unggah adalah sebagaimana berikut;

Mars APRI

Kami Penghulu Indonesia
Membangun Nusa dan Bangsa
Wujudkaan Syari’at Agama
Bersama seluruh Keluarga

Penghulu Bersatu
Masalah Berlalu
Bersama APRI Terus Maju

Penghulu Berkarya
Wujudkan Cinta
Bersama APRI Sejahtera …

Kami Penghulu Abdi Negara
Menjaga Iman dan Taqwa
Menyatukan Cinta Mulia
Dambaan Kita Semua

Kami Satukan Cinta
Kami Wujudkan Asa
Keluarga SAMARA

Kami Satukan Hati
Kami Ikatkan Janji
Bersama Ridla ilahi

Kami Satukan Hati
Kami Ikatkan Janji
Bersama Ridla ilahi

Penutup

Itulah syair atau teks lengkap dari lagu mars penghulu yang entahlah saya tidak yakin nanti dalam 3 tahun kedepan 50 % dari penghulu yang ada hafal diluar kepala dan dapat menyanyikan lagu mars ini dengan baik dan benar.

Meskipun begitu, jika ada file yang bisa di download dan dapat di bagikan tentu akan memudahkan penghulu melantunkan lagu ini disaat diperlukan dan dapat dipelajari dan di praktekkan dalam rangka penguatan semangat dan rasa kekeluargaan antar penghulu di Indonesia sebagai identitas profesi dalam hal ini adalah Jabatan Fungsional tertentu.

Itu saja yang dapat di sampaikan. Salam jaspro.

Tunjangan Kinerja Penghulu berdasarkan Grid Kelas Jabatan Pangkat Golongan

tukin penghulu

Nikahdikua.com – Tunjangan Kinerja Penghulu berdasarkan Grid Kelas Jabatan Pangkat Golongan.
Postingan Tanggal 18 Juni 2019. Assalamu’alaikum para penghulu sebagai petugas penerima pendaftaran, pejabat yang menghadiri pencatatan perkawinan dan juga bertugas mencatat peristiwa nikah di Indonesia, sugeng enjang sugeng makaryo selamat aktivitas, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu.

Saat ini para penghulu baik yang hanya sekedar menjadi penghulu atau mendapat amanat sebagai Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan telah menikmati apa yang disebut dengan Tunjangan Kinerja alias Tukin yang dahulu kala di angen angen dan di tunggu-tunggu kedatangannya.

baca;
Jumlah Potongan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kemenag Karena cuti, izin, telat absen, sakit, dll #
Besaran Uang Tunjangan Kinerja bagi PNS Kemenag berdasarkan Grid #
Kisah Penghulu dan laporan Ijab luar Balai Nikah #

Perbedaan penerimaan Tunjangan Kinerja Penghulu

Jatah bagi tunjangan untuk penghulu ternyata tidak sama pukul rata, akan tetapi berbeda jumlah uang yang diterima dengan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa.

Duit tunjangan kinerja bagi penghulu mempunyai 3 perbedaan penerimaan, tentunya semakin tinggi pangkat golongan maka semakin banyak juga rupiah yang diraup dari kelas jabatan yang di emban.

Parameter Tunjangan Kinerja Penghulu

Paramater dari kelas jabatan yaitu berdasarkan pangkat golongan ruang dari penghulu dimaksud, entah itu disampiri sebagai Kepala KUA atau ansich sebagai penghulu doank.

Bisa jadi dalam satu KUA, tunjangan penghulu lebih tinggi dibanding dengan kepala KUA yang berada disitu karena penghulu yang tidak menjadi kepala mempunyai pangkat golongan lebih tinggi dibandingkan Penghulu yang disampiri jabatan.

Emang ada kejadian seperti itu? Ada.

Bisa jadi karena alasan tertentu semisal kondisi fisik, penghulu dimaksud tidak bersedia menjadi kepala KUA sehingga sampiran ini diberikan kepada penghulu lainnya.

3 Kelas Jabatan Penghulu

Kembali lagi ke jumlah uang tunjangan kinerja pada Kementerian Agama untuk Penghulu, dibagi menjadi 3 berdasarkan pada peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 51 tahun 2014 tentang nilai dan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Kemenag.

Dalam PMA dimaksud, pembagian nilai jabatan dan kelas jabatan dibagi 3 yaitu ;

Ahli Madya, nilai jabatan 1885, kelas jabatan 11
Ahli Muda, nilai jabatan 1390, kelas jabatan 9
Ahli Pertama, nilai jabatan 1190, kelas jabatan 8

Itulah pembagian kelas jabatan penghulu pada Kementerian Agama RI berdasarkan PMA no 51 tahun 2014 yang nantinya akan berimbas kepada jumlah tukin yang masuk ke dalam rekening PNS dimaksud.

Jika mengacu kepada guru, maka penjabaran dari Ahli Madya Muda maupun pertama, maka mestinya Jabatan Pangkat Golongan yang tidak disebut, dimasukkan sebagai berikut

Ahli Madya, Gol IV/a, IV,b dan IV/c
Ahli Muda, Gol III/c dan III/d
Ahli Pertama, Gol III/a dan III/b

Jumlah Uang Tunjangan Kinerja Penghulu berdasarkan Kelas Jabatan

Dengan begitu jika terperinci tentang grid kelas jabatan bagi penghulu beserta duit yang didapat dari Tunjangan Kinerja tahun 2019 mengacu kepada PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA adalah sebagai berikut ;

  • Gol III/a kelas Jabatan 8, Tunjangan Kinerja Rp. 3.319.000,-
  • Gol III/b kelas Jabatan 8, Tunjangan Kinerja Rp. 3.319.000,-
  • Gol III/c Kelas Jabatan 9, Tunjangan Kinerja Rp. 3.781.000,-
  • Gol III/d Kelas Jabatan 9, Tunjangan Kinerja Rp. 3.781.000,-
  • Gol IV/a Kelas Jabatan 11, Tunjangan Kinerja Rp. 5.183.000,-
  • Gol IV/b Kelas Jabatan 11, Tunjangan Kinerja Rp. 5.183.000,-
  • Gol IV/c Kelas Jabatan 11, Tunjangan Kinerja Rp. 5.183.000,-

Selisih Tunjangan Kinerja Penghulu berdasarkan Kelas Jabatan Atau Grade

tunjangan kinerja penghulu
uang dollar

Berikut adalah selisih dana yang diterima oleh Penghulu mengacu kepada kelas jabatan yang di emban;

Selisih kelas Jabatan 11 dengan kelas Jabatan 9 = Rp. 1.4020.000,-
Selisih kelas Jabatan 11 dengan kelas Jabatan 8 = Rp. 1.8640.000,-
Selisih kelas Jabatan 9 dengan kelas Jabatan 8 = Rp. 4620.000,-

Jika tidak yakin dengan hitungan diatas, silakan ambil kalkulator dan anda hitung ulang, insyaallah akan muncul angka yang sama.

Beda karepe mbilung dan karepe Togog

Pernah mendengar ada yang berharap, semestinya ada penghargaan sampiran bagi penghulu yang mengemban atau disampiri Jabatan sebagai kepala KUA setingkat lebih tinggi dari hak yang ditetapkan dalam PMA saat ini,

Misalnya penghulu Gol IV/a yang kelas jabatan 11 jika mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala KUA maka kelas jabatannya menjadi 12 alias naik satu strip, akibatnya mendapatkan uang Tunjangan kinerja grid 12 yaitu sebesar Rp 7.271.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Anda tahu berapa selisih uang grid 11 dengan 12? Terpaut Rp. 2.088.000,- (dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Atau jika golongan III/c kelas jabatan 9 maka naik menjadi kelas jabatan 10, dan seterusnya.

Akan tetapi memang tidak ada ketentuan dan aturan yang seperti itu sehingga kepala KUA dalam uruan tunjangan Kinerja terhitung sebagai penghulu tanpa embel-embel tambahan duit sebagai kepala KUA.

Pun begitu, sudah mantablah tunjangan sebegitu sehingga bisa menambah semangat penghulu dalam menerima pendaftaran, melaksanakan pemeriksaan, melakukan entry dan cetak NB serta pencatatan perkawinan pada akta dan Buku nikah seperti dalam aturan yang sudah berlaku beberapa tahun ini yang bisa dilihat pada Peraturan MENPAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 maupun pada aturan yang lain.

Salam simkah web online dan selamat ngentry data pengantin.
Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Beda Syarat Daftar Nikah PMA Baru dengan yang Lama

PMA 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

nikahdikua.com – Beda Syarat Pendaftaran nikah PMA lama dan Baru. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan Perkawinan maka Peraturan Menteri Agama yang Lama yaitu PMA nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan Nikah sudah tidak belaku lagi.

Hal ini tertuang dalam pertimbangan bahwa adanya PMA yang baru bahwa diperlukan guna tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam.

Selain itu, PMA no 11 tahun 2007 dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan demikian maka diterbitkanlah aturan yang baru sebagai penyempurnaan aturan yang lama.

Baca :

Salah satu perubahan dalam PMA baru yaitu tentang syarat pendaftaran Kehendak nikah. Dimana ada beberapa item yang masih dipertahankan alias sama dan beberapa hal yang dihilangkan, kemudian ada penambahan syarat.

Untuk lebih memahami perubahan, akan disampaikan syarat pendaftaran dengan aturan yang lama serta baru dan informasi persamaan serta perbedaannya.

Berikut aturan yang lama

Syarat pendaftaran PMA nomor 11 tahun 2007

PMA Pendaftaran Kehendak NikahBerikut adalah syarat yang termuat dalam PMA dimaksud

Pada PMA ini, dalam BAB III-V tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah,

PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 5 
1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
c. Persetujuan kedua calon mempelai;
d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di
atas tidak ada;
g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon
isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
k.  Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau
pejabat setingkat bagi janda/duda;
l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
3. Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan
oleh Kepala KUA yang bersangkutan.
4. Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pda ayat(1) huruf berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

BAB IV

PERSETUJUAN DAN DISPENSASI USIA NIKAH

Pasal 6

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 7

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)tahun, harus mendapat
izin tertulis kedua orang tua.

Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.
Itulah syarat pendaftaranpada PMA yang lama

Syarat Pendaftaran Nikah PMA no 19 tahun 2018

BAB II

PENDAFTARAN KEHENDAK PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 3

(1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan.

(2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.

(3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinandilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif

Pasal 4

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

a. surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
b. fotokopi akte kelahiran;
c. fotokopi kartu tanda penduduk;
d. fotokopi kartu keluarga;
e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f. persetujuan kedua calon pengantin;
g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tuaatau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf  g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu;
i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Demikian syarat menurut PMA yang baru.

Persamaan PMA lama dan baru

 

Walaupun ada perubahan, tetap ada beberapa syarat yang sama. Adapun syarat yang tidak berubah adalah :

  • 1.  Pendaftaran dilakukan di lokasi ijab kabul/pernikahan
  • 2. Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan
  • N1-N4 dan N yang lainnya tidak ada perubahan
  • Izin wali bagi catin belum mencapai umur 21 (N5)
  • Izin pengadilan bagi catin umur dibawah 21 yang tidak punya wali atau pengampu
  • Aturan dispensasi nikah
  • Izin dari atasan kesatuan bagi TNI Polri
  • Putusan Pengadilan bagi yang poligami
  • Kutipan akta talak bagi yang menikah sebelum berlaku UU no 7 tahun 1989

Perbedaan dalam syarat nikah yang baru

  • Fotocopy akte kelahiran
  • Fotocopy KTP
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Surat Rekomendasi Perkawinan daro KUA domisili bagi pengantin yang menikah diluar kecamatan

Sedangkan hal lain yang perlu disimak yaitu adanya penggantian kata nikah menjadi kawin. dimana pada PMA lama tertulis tentang pencatatan nikah, sedangkan pada PMA yang baru menggunakan kata Pencatatan Perkawinan.

PMA tentang pendaftaran kehendak nikahDengan demikian ada 4 item tambahan sebagai syarat pendaftaran perkawinan. Selamat memproses pernikahan sesuai dengan PMA terbaru.

Uang Jaspro Penghulu Berdasarkan Tipologi KUA beserta transport

uang jasa profesi penghulu dan transport

Nikahdikua.com – Informasi uang jasa Profesi Petugas Pencatat nikah ( Jaspro Penghulu ) pada Kantor Urusan Agama berdasarkan tipologi KUA beserta keterangan aturan nominal uang transportasi berdasarkan pada KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.III/ 600 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Seperti diketahui bahwasanya saat ini peraturan tentang biaya nikah ada dua macam yaitu :

  1. Nol rupiah alias gratis
  2. Rp. 600.000,-

Untuk biaya nol rupiah alias gratis tersebut mempunyai ketentuan berlaku yaitu dilaksanakan pada hari kerja dan di balai nikah KUA.

Sedangkan biaya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila pelaksanaan ijab dilakukan diluar kantor atau diluar jam kerja ataupun kombinasi keduanya. Misalnya akad nikah ijab kabul dilaksanakan dirumah, dihotel atau pada hari Sabtu maupun Minggu.

Baca :

Ada catatan bahwasanya pernikahan pada hari sabtu minggu gratis ataupun dirumah bisa gratis dengan syarat melampirkan surat keterangan miskin dari kelurahan. (ini adalah hal yang sangat jarang terjadi).

Bagaimana dengan biaya penghulu atau petugas KUA yang melaksanakan pencatatan nikah? Perlukah tuan rumah memberikan biaya tambahan selain biaya nikah sebesar 600 ribu?

kisah penghulu dan ijab bedolPada prinsipnya tidak ada lagi biaya tambahan diluar uang yang di transfer ke Bank yang ditunjuk. Dari uang sebanyak tersebut nantinya akan ada yang dialokasikan kepada petugas yang dalam hal ini Kepala KUA ataupun penghulu.

Jasa Profesi Petugas Pencatat Nikah ( Jaspro Penghulu )

Berikut adalah uang yang di transfer kepada kepala KUA atau Penghulu setiap peristiwa nikah bedol / yang berbiaya Rp. 600.000,-

Jasa Profesi Penghulu setiap nikah luar kantor/jam kerja.

Ada dua komponen uang yang diberikan kepada petugas yang hadir dalam pernikahan luar kantor atau jam kerja. Kedua komponen tersebut adalah

  1. Jasa Profesi
  2. Uang Transportasi.

Ada 5 macam tipologi KUA yang menjadikan adanya perbedaan uang jasa profesi didasarkan tipologi tempat tugas. Berikut nominalnya :

a. Tipologi A, Rp125,000,-
b. Tipologi B, Rp150,000,-
c. Tipologi C, Rp 175,000,-
d. Tipologi D1, Rp400,000-
e. Tipologi D2, Rp400,000,-

Uang Transport Penghulu

gagal menikah karena jarak yang jauh
jarak yang jauh

Adapun jumlah uang transport berdasarkan tipologi nya yaitu :

  1. KUA Tipologi A, Rp. 100.000,-
  2. KUA Tipologi B, Rp. 100.000,-
  3. KUA Tipologi C, Rp. 100.000,-
  4. KUA Tipologi D1, Maksimum Rp. 750.000,- dengan bukti kuitansi perjalanan atau tiket Perjalanan
  5. KUA Tipologi D2, Maksimum Rp. 1000.000,- dengan bukti kuitansi perjalanan atau tiket Perjalanan

Catatan : untuk KUA Tipologi A, B, dan C, bisa mendapatkan uang transport lebih dari Rp. 100.000,- jika biaya perjalanan lebih dari Rp. 100.000,- dengan melampirkan bukti pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan
Dengan begitu, take home pay penghulu atau Kepala KUA maupun petugas dalam sekali pernikahan luar adalah uang transport plus uang jasa profesi.

Misalnya, penghulu KUA Tipologi A melaksanakan pencatatan nikah luar kantor 1 kali, maka uang yang didapatkan adalah Jasa Profesi = 125.000,- ditambah uang transport Rp. 100.00,- = Rp. 225.000,-. dan seterusnya.

Demikian semoga menambah wawasan. Salam.surat rekomendasi perkawinan

Tipologi KUA A B C D1 D2

Dalam PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang PENCATATAN PERKAWINAN, yang dimaksud dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.

Dalam pelaksanaannya. KUA ini dibagi menjadi lima tipologi yaitu :

  1. Tipologi A
  2. Tipologi B
  3. Tipologi C
  4. Tipologi D1
  5. Tipologi D2

Baca :

Adapun pembagian tipologi Kantor Urusan Agama berdasarkan pada dua hal yaitu :

  1. Jumlah Peristiwa nikah pada suatu kecamatan
  2. Letak Geografis.

Tipologi Kantor Urusan Agama

Penentuan Tipologi KUA

Yang berhak melakukan Penetapan suatu Tipologi dari Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Provinsi. Adapun dalam penetapannya mengacu ketentuan sebagai berikut :

  1. Tipologi A adalah Kantor Urusan Agama yang jumlah peristiwa nikahnya di atas 100 peristiwa dihitung rata-rata perbulan.
  2. Tipologi B adalah Kantor Urusan Agama yang jumlah peristiwa nikahnya antara 50 s.d. 100 peristiwa rata-rata per bulan.
  3. Tipologi C adalah Kantor Urusan Agama yang peristiwa nikahnya di bawah 50 peristiwa rata-rata per bulan.
  4. Tipologi D1 adalah Kantor Urusan Agama yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di daratan.
  5. Tipologi D2 adalah Kantor Urusan Agama yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan.
uang transport penghulu

Perubahan Tipologi KUA

Karena sebab tertentu, suatu Kantor Urusan Agama bisa berubah tipologinya, misalnya dari tipologi A menjadi B atau dari Tipologi C ke B. Dalam hal ini terjadi karena adanya perubahan jumlah peristiwa nikah pada suatu wilayah karena pemekaran atau faktor yang lain.

Jika karena suatu sebab (dalam hal ini bilangan peristiwa nikah) yang menjadikan adanya perubahan tipologi, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Dirjen Bimas Islam melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dengan tembusan kepada Kakanwil.

Penetapan Tipologi KUA

Penetapan tipologi suatu KUA dilakukan pada awal tahun Masehi.

Fungsi Pembagian Tipologi KUA

Salah satu fungsi dari pembagian KUA menjadi 5 tipologi adalah jasa profesi bagi para penghulu. Dimana dalam KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.III/ 600 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ditulis secara terperinci terkait jaspro dan uang transport yang diperoleh penghulu atau kepala KUA berdasarkan tipologi KUA. Perinciannya @nikah sebagai berikut :

Jasa Profesi Penghulu berdasarkan Tipologi KUA

  • Tipologi A, Rp125,000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  • Tipologi B, Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  • Tipologi C, Rp 175,000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  • Tipologi D1, Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah).
  • Tipologi D2, Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Uang Transport  penghulu berdasarkan tipologi KUA

gagal menikah karena jarak yang jauh
jarak yang jauh

Transport petugas Tipologi A,B, dan C diberikan per peristiwa maksimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Jika biaya transport tipologi C lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan

Transport petugas KUA tipologi D1 dihitung berdasarkan pengeluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa tiket perjalanan atau kuitansi transportasi maksimum Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Transport (tipologi D2) dihitung berdasarkan pengeluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa tiket perjalanan atau kuitansi transportasi maksimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Demikian semoga menambah wawasan.

Salam ngijabpi

Kisah Penghulu dan laporan Ijab Luar Kantor Bedolan

humor penghulu

nikahdikua.com – Menyimak kisah kejadian yang legal atau sah tapi tidak wajar dan cenderung kurang terpuji walaupun tidak menyalahi aturan.
Bagi Kalangan Keluarga Besar Kantor Urusan Agama, umumnya mengetahui tentang istilah Ijab di Balai nikah alias di Kantor dengan Ijab diluar kantor atau diluar jam kerja.

Baca :

Beda Ijab di Balai Nikah dan Luar Kantor

Selain lokasi dan waktu yang membedakan tentang pelaksanaan pencatatan nikah ini, ada hal lain yaitu tentang adanya biaya yang diakibatkan adanya pencatatan nikah diluar kantor atau jam kerja yang dibebankan kepada masyarakat.

Biaya Nikah

Beban biaya untuk pelaksanaan pernikahan model diluar balai nikah maupun jam kerja sejumlah Rp. 600.000,-.

Dana tersebut disetorkan oleh siapapun (umumnya mempelai/yang mewakili) di bank atau tempat yang ditunjuk untuk pembayaran (misalnya kantor pos). Dimana nantinya sebanyak Rp. 275.000,- (tergantung type KUA) menjadi jasa profesi bagi petugas yang menghadiri, dengan perincian Rp. 100.000,- uang transport dan 175.000,- adalah jasa profesi.jaspro penghulu

Sedangkan pelaksananaan pencatatan nikah pada hari dan jam kerja (senin-jumat) maka masyarakat membayar sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah) alias gratis.

Perilaku Masyarakat terhadap biaya gratis nikah

Walaupun gratis, tidak semua masyarakat menggunakan kesempatan ini, masih banyak juga dari warga yang lebih suka membayar Rp. 600.000,- supaya pelaksanaan ijab kabul pencatatan pernikahan dilakukan di rumah.

Kisah JFU melaporkan Rekap Peristiwa Nikah

Umumnya, pada akhir bulan, pegawai yang mengelola laporan ataupun pembukuan akan di minta oleh ASN di bimas Islam guna pencatatan rekap peristiwa nikah baik bedol maupun ijab kantor. Disinilah drama nyata dimulai.

kisah penghulu dan ijab bedolBulan September ceria berakhir, sebelum menginjak – injak bulan oktober, rutinitas pelaporan pun terjadi. Kemudian dari sejumlah 17 lokasi mulai melaporkan jumlah peristiwa nikah baik dilaksanakan di luar kantor diluar jam kerja maupun di balai nikah KUA.

KUA T Bedol 23 Kantor 13
KUA W Bedol 18 kantor 12
Dan seterusnya.

Dan mulai beriringanlah para petugas perekap kejadian pencatatan nikah melaporkan kepada petugas perekap jumlah N baik bedolan atau Ijab kantor, sampai akhirnya suatu wilayah yang memiliki personel seorang kepala, seorang penghulu, 3 orang JFU dan seorang Penyuluh melaporkan peristiwa nikah sebagai berikut :

KUA K Bedol 20 Kantor 13, yang bedol pak Kepala semua.
Ayo ngguyu sik hahahahahaa …..

Bagi yang paham tentunya akan tersenyum sendiri dengan kondisi ini, suatu pembagian yang adil dimana pelaksana pencatatan nikah yang sah serta legal dan tidak menyalahi aturan terjadi.

Yang jelas kalau terkait beginian maka yang diutamakan adalah hak, dimana ini adalah hak saya yang sah dan legal. Entah kenapa lebih mudah mengatakan dan mengingat hak dibanding dengan berkata ini kewajiban saya.