Foto Nikah Background Biru, Kode Warna dan Ketentuan

foto nikah background biru

Foto Nikah Background Biru. Jika anda mendaftarkan pernikahan pada KUA (kantor Urusan Agama) salah satu syarat untuk pendaftaran adalah menyetorkan pas foto calon suami istri dengan aturan dan ketentuan yang sudah digariskan.

nikahdikua.com – assalaamu’alaikum, apa saja sih ketentuan mengumpulkan foto untuk surat nikah?

Salah satunya adalah ketentuan warna background foto nikah calon pengantin baik pria maupun wanita dengan latar belakang warna biru.

Seperti apa maksud warna birunya? Apakah biru muda, tua, apa kode warnanya?

Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita perlu membuka aturan dalam lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 473 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan.

Ketentuan Foto Nikah Background Biru dalam SK Dirjen Bimis no 473

Dalam formulir Permohonan kehendak nikah model N2 ini berisi pengajuan permohonan kehendak nikah atas nama calon suami dan calon istri beserta hari tanggal dan tempat akad nikah.

Selanjutnya bersamaan dengan permohonan ini calon pengantin melampirkan surat dan syarat untuk mengajukannya.

Adapun surat-surat yang perlu untuk diperiksa dalam form N2 adalah;

  1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan
  2. Persetujuan calon mempelai
  3. Fotokopi KTP
  4. Fc Akte Kelahiran
  5. Fotokopi kartu keluarga
  6. Pasfoto 2×3 = 3 lembar berlatar belakang warna biru.
  7. titik titik …
  8. ………………..

Kemudian ada nomor 7 dan 8 berupa titik titik, biasanya ada yang mengisi dengan mahar mas kawin maupun hal lain semisal fotokopi ijazah maupun yang lainnya.

Nah saat ini, pedoman warna biru untuk background foto surat nikah hanya berlandaskan ketentuan ini (nomor 6 dalam form).

Tidak ada keterangan yang lebih terperinci mengenai seperti apa warna birunya, kode warnanya biru untuk foto surat nikah pada Kantor Urusan Agama.

Atau setidaknya sampai saat ini saya belum menemukan aturan yang mengatur lebih detil foto surat nikah background biru dalam PMA maupun SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Kode Warna foto Buku Nikah dan ketentuan lain

Karena aturan background warna biru untuk foto buku nikah hanya ada pada lampiran N2 formulir permohonan kehendak nikah maka hanya dari sinilah kita menafsirkan aturannya.

Bagaimana bunyinya?

foto nikah

Dalam formulir ini perihal pasfoto menyebutkan “Pasfoto 2×3 = 3 lembar berlatar belakang warna biru”.

Tidak ada keterangan lebih lanjut untuk memastikan seperti apa birunya maupun kode warna.

Pertama, dengan begitu, jangan kita bikin susah atau mempersulit diri sendiri.

Maksudnya bagaimana?

Maksudnya tidak ada kode mutlak dalam aturan warna biru untuk foto buku nikah. Selama warnanya jelas biru, tidak semu merah hijau atau lainnya, baik itu biru marun, biru muda biru laut dan sebagainya maka tidak menjadi masalah.

Yang kedua, dalam lampiran ini tidak menyebutkan ketentuan tahun genap maupun ganjil, jadi wrna ini berlaku sepanjang tahun tidak ada pembagian genap maupun ganjil untuk background. Biru sepanjang tahun.

Ketiga, kejelasan tidak ada ketentuan kode warna untuk pasfoto surat nikah.

Jumlah pasfoto untuk pendaftaran nikah ke KUA

Jika dalam form blangko menyebutkan bahwa melampirkan pasfoto 2×3 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang atau background biru, maka turuti saja ketentuan ini.

Ini berlaku untuk masing-masing calon pengantin baik pria maupun wanita.

Maksudnya secara jelas adalah calon pengantin laki-laki menyetorkan pasfoto 2×3 sebanyak 3 lembar dan calon manten perempuan juga menyetorkan foto 2×3 sebanyak 3 lembar juga. Dengan warna latar belakang sebagaimana aturan.

Saran saya pribadi, karena pada akta nikah, kotak kolom untuk menempelkan foto berukuran 4×6, sebaiknya anda juga menyiapkan pasfoto yang sama dengan ukuran 4×6. Pastikan foto ini gambarnya sama dengan yang ukuran 2×3.

Kesimpulan Foto Buku Nikah Background Biru

Berikut adalah kesimpulan artikel kali ini.

  1. Warna background foto surat nikah adalah biru
  2. Tidak ada kode warna biru yang mengikat untuk background pasfoto surat nikah
  3. Jumlah pasfoto warna untuk pernikahan adalah 3 lembar ukuran 2×3 dan selembar ukuran 4×6
  4. Latar belakang foto berwarna biru berlaku sepanjang tahun tidak membedakan tahun genap maupun ganjil.

Demikian informasinya. Salam kenal, wassalaamu’alaikum.

Kalimat pasrah Ijab Nikah wali kepada penghulu Jawa Indonesia

kalimat pasrah ijab kepada penghulu


Sebenarnya tugas penghulu/PPN petugas KUA dalam pernikahan adalah mencatat pernikahan, sedangkan hak untuk menikahkan merupakan milik walinya. Yaitu Ayahnya atau urutan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan hukum perwalian nikah dalam islam.

Akan tetapi, seorang wali bisa mewakilkan untuk menikahkan anak atau keponakannya kepada penghulu/petugas KUA.

Hal ini bisa anda lihat pada PMA nomor 19 tahun 2020 pada pasal Ayat (4).

Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Dari sini maka anda bisa menyimpulkan bahwa;Wali nasab dapat mewakilkan pelaksanaan ijab kepada

  • Kepala KUA, Penghulu, PPN (petugas yang hadir; atau
  • Orang lain yang memenuhi syarat

Bagaimana kalimat pasrah ijab? Seperti apa dan bagaimana caranya mewakilkan pelaksanaan pernikahan kepada petugas?

Setelah ngobrol dengan penghulu, pada ucapan pasrah tidak ada ketentuan baku baik pada PMA maupun Perdirjen termasuk dalam menggunakan bahasa, boleh saja dengan Nasional (Bahasa Indonesia) atau dengan Bahasa Daerah, Jawa misalnya.

Anda bisa memamasrahkan acara ijab kabul kepada penghulu atau petugas menggunakan bahasa daerah dengan kalimat apapun yang intinya mewakilkan wali untuk mengucapkan akad ijab.

Berdasarkan arahan dari salah satu penghulu yang barusaja naik pangkat, berikut adalah contoh kalimat pasrah wali kepada petugas/penghulu untuk menikahkan anaknya atau keponakan atau siapapun dia yang dibawah perwalian nikahnya.

Contoh Kalimat pasrah Ijab bahasa jawa

Bismillahirrohmaanirrohiim, bapak penghulu, kulo wakil dateng panjengan, panjenengan nikahaken putri kulo (sebut nama yang akan dinikahkan) daup kaliyan (sebut nama calon suami). Kanthi mas kawin (sebutkan) tunai.

Bisa juga dengan tambahan

Kelampahanipun kulo sumanggaaken dhumateng panjenengan.

Biasanya penghulu menjawab “ nggih kulo tampi menggah pangandikan pasrah panjenengan supados nikahaken putri panjenengan nami (sebut nama catin putri) dhaup kaliyan (sebut nama calon suami) kanthi maskawin kasebat.

Contoh pasrah menikahkan bahasa Indonesia kepada penghulu

Bismillahirrahmanirrahiim, bapak penghulu, saya wakilkan kepada bapak, untuk menikahkan putri saya yang bernama (sebut nama) dengan (sebut nama calon pengantin pria) dengan mas kawin (sebutkan mahar) dibayar tunai.

Bisa juga anda tambahkan kalimat, untuk pelaksanaannya kami persilahkan kepada bapak.

Kemudian lazimnya penghulu atau petugas KUA menjawab.

Ya, saya terima pasrah anda untuk menikahkan putri anda yang bernama (sebut nama) dengan (sebut nama catin pria) dengan mas kawin yang anda sebutkan.

Demikian informasi singkat sebagai acuan apabila hendak mewakilkan ijab pernikahan kepada petugas KUA dalam hal ini pak penghulu.

Ada hal yang unik, dahulu sempat ada obrolan petugas.

Bagaimana jika pernikahan yang pelaksanaan ijab kabul dengan minta tolong atau mewakilkan ijab kepada KUA untuk menjadi komponen dalam Jasa Profesi (Jaspro) Penghulu.

Wilujeng sonten, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Wali Nikah tidak Bisa Hadir Saat Ijab Kabul

wali nikah tidak bisa hadir

Wali nikah tidak bisa hadir saat ijab kabul acara pernikahan solusi mengatasi ketidakhadiran wali nikah (bisa ayah bapak atau walinya seperti kakek saudara ponakan paman dll) mengacu peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2020 tentang pencatatan pernikahan.

nikahdikua.com – assalaamu’alaikum, secara garis besar, wali nikah tidak bisa hadir pada saat prosesi acara ijab kabul mempelai pengantin yang melaksanakan perkawinan karena salah satu dari dua alasan ini.

Alasan pertama yaitu karena wali menolak pernikahan, dalam istilah Indonesia adalah wali mogok, istilah lain yang kondang yaitu wali adhal.

Alasan kedua adalah wali menyetujui dan ingin hadir, tapi karena kendala teknis atau keadaan menjadi tidak bisa datang, misalnya karena jaraknya jauh, berada diluar negeri, sedang sakit, tidak mendapat izin tempat kerja, masa pandemi sehingga tidak bisa bepergian.

Wali nikah tidak datang, pernikahan tetap sah dengan ketentuan seperti pada PMA & Perdirjen

Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai wali nikah tidak bisa hadir karena masalah yang nomor dua, yaitu mengizinkan pelaksanaan pernikahan dan ingin datang tapi situasinya tidak memungkinkan.

Bagaimana solusinya?

Bisakah acara pernikahan tetap berjalan dan sah secara agama serta administrasi Negara dalam hal ini pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama).

Pernikahan yang tidak bisa dihadiri wali ini tetap bisa berlangsung dan sah secara agama dan administrasi.

Adapun ketentuan tentang administrasi pencatatan nikah pada KUA wali yang tidak bisa hadir dengan merujuk pada PMA no 19 tahun 2020 Paragraf 2 Wali Nikah ayat 4, 5, dan 6.

Adapun bunyi ketentuannya sebagai berikut;

Ayat (4), Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Pada ayat (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ayat (6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Inti dari paragraf dan ayat pada pasal ini adalah;

  • Wali bisa mewakilkan ijab kabul kepada petugas KUA atau orang lain yang memenuhi syarat
  • Apabila wali tidak bisa hadir maka walinya membuat surat taukil wali dihadapan kepala KUA/Penghulu/petugas PPN LN dengan 2 orang saksi.
  • Bentuk surat seperti SK Dirjen Pendis.

Bentuk Surat Taukil Wali

ikrar wali bil kitabah

Seperti apa bentuknya surat taukil wali ini? Bagaimana ketentuannya?

Anda bisa menengok pada SK Dirjen Bimis no 473 th 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan.

Surat taukil wali dalam SK Dirjen ini bernama ikrar berwakil wali.

Isinya adalah pernyataan wali bahwa sehubungan tidak bisa hadir dalam acara akad pernikahan anaknya atau orang yang berada dibawah perwalian nikahnya.

Selanjutnya berikrar didepan saksi (yang ada tanda tangan pada surat) bahwasanya wali yang tidak bisa datang nanti saat ijab kabul menyatakan berwakil wali kepada Kepala KUA/Penghulu/petugas atau kepada orang yang dia tunjuk dengan menyebutkan namanya pada surat.

Selanjutnya ada 4 tanda tangan pada surat yaitu;

  • Wali yang bersangkutan
  • Kepala kua/penghulu/PPN luar negeri
  • 2 orang saksi

Untuk mengunduh dan melihat seperti apa bentuknya, anda bisa menuju ke Format Taukil Wali Ikrar Berwakil Wali

Mengurus surat ikrar berwakil wali

Dalam mengurus ikrar ini anda perlu menyiapkan data data berkenaan dengan apa yang perlu ada pada surat.

Adapun rangkuman data yang diperlukan adalah;

  • Data Wali Calon Pengantin
  • Biodata Calon Pengantin Wanita
  • nama orang Yang ditunjuk sebagai wakil (jika bukan petuhas KUA)
  • nama calon pengantin pria dan nama bapaknya (bin siapa)
  • data 2 orang saksi

lebih jelasnya anda bisa membaca Syarat Data yang diperlukan untuk Surat Taukil wali

nah seperti itulah apabila ayah atau bapak sebagai wali nikah tidak bisa hadir datang pada waktu pencatatan pernikahan oleh KUA sesuai dengan PMA no 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

mengenai seperti apa suratnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan.

Selamat mengurus syarat untuk menikah, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Wilujeng siang, wassalamu’alaikum.

Ketentuan Wali Nikah tidak diketahui Alamatnya dan Keberadaannya

wali nikah hilang

Ketentuan mengenai tidak diketahui alamatnya dan keberadaan nya wali nikah (mafqud) mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2020 pasal 13.

nikahdikuan.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, Dalam pasal 13 ayat 3 menyebutkan bahwa Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1, (Dalam hal tidak adanya wali nasab) dapat bertindak sebagai wali, yang salah satu alasannya karena walinya tidak diketahui keberadaannya.

Kemudian bagaimana ketentuan dan cara mengurus secara administratif? Apa saja syaratnya? Seperti apa alur mengurusnya? Apakah ada solusinya?

baca : urutan wali Nasab

Seorang yang menjadi wali dan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tersebut didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Dengan begitu maka, apabila ada calon mempelai atau pengantin yang keberadaan ayahnya sebagai wali nasab dalam pernikahan ataupun orang lain yang bertindak sebagai wali nasab tidak diketahui keberadaannya maka membuat surat pernyataan.

Bagaimana ketentuannya?

Ketentuan surat pernyataan wali tidak diketahui Alamat keberadaannya

Berikut adalah item syarat ketentuan dan hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh calon mempelai wanita dalam surat pernyataan wali nikah tidak diketahui keberadaannya;

  1. Membuat surat pernyataan bermaterai (biasanya Rp. 6000,-)
  2. adanya 2 orang saksi;
  3. Diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

Itulah syarat dan aturan mengenai surat pernyataan wali tidak diketahui alamatnya alias rimbanya sebagaimana diatur dalam PMA nomor 19 tahun 2020 dalam pasal 13 ayat 3.

Urutan mengurus surat pernyataan wali tidak diketahui alamatnya

ketentuan surat pernyataan wali nikah tidak diketahui keberadaannya

Karena ini merupakan surat yang ditandatangani oleh instansi yang berwenang. Ddalam hal ini adalah kepala Desa atau Lurah, maka secara teknis urutan administrasi perlu diikuti.

Yang pertama, belilah materai Rp. 6.000,- untuk nanti ditempelkan pada surat pernyataan yang anda buat.

Kedua, carilah saksi yang mengetahui kondisi situasi tentang kebenaran bahwa wali nikah anda memang tidak diketahui alamatnya. Ada baiknya pejabat wilayah seperti bapak RT dan bapak RW, meskipun orang lain juga bisa untuk dijadikan saksi.

Ketiga, hubungilah calon saksi tersebut untuk disampaikan maksud tujuan anda menjadi saksi tentang tidak diketahuinya alamat wali nikah. Beritahukan bahwa nanti untuk memububuhkan tanda tangan pada surat pernyataan yang anda buat.

baca : Aturan nikah dengan wali hakim di KUA

Keempat, buatlah surat pernyataan tersebut, setidaknya memuat data diri anda dan nama ayah atau wali nikah anda yang hilang. Lanjutkan sebagaimana surat pernyataan lain yang menyatakan bahwa alamat wali tidak diketahui.

Cantumkan nama saksi dalam surat pernyataan anda dan berilah ruangan sebagai tempat para saksi menandatanganinya.

Kelima, datanglah kerumah bapak RT untuk mencari surat pengantar. Mungkin lebih praktisnya sekalian sebagai pengantar sampean mencari berkas Nikah yang terdiri dari N1 N2 dan yang lainnya.

Keenam, bawalah surat tersebut ke keluarahan atau kantor desa untuk dicantumkan disana mengetahui kepala desa atau lurah. Jangan lupa cap atau stempel bahwa memang dokumen tersebut sudah sah secara teknis tata persuratan.

Apabila perlu, penandatanganan para saksi bisa dilakukan pada kantor Kepala Desa atau Kelurahan apabila Kades ataupun pak lurah menghendaki demikian.

Begitulah proses dalam lampiran surat pernyataan calon mempelai wanita tentang keberadaan alamat wali yang tidak diketahui.

Wilujeng enjang, selamat sore, semoga sehat selalu. Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Rekomendasi nikah harus ditanda tangani oleh Kepala KUA

tanda tangan surat rekomendasi nikah

Ketentuan dalam surat rekomendasi nikah perihal tanda tangan untuk pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri berdasarkan PMA no 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah.

nikahdikua.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, ada kabar baru yang agak usang sekiranya perlu diperhatikan bagi para penghulu atau JFU di Kantor Urusan Agama Kecamatan perihal tanda tangan.

Yaitu ketentuan yang mengatur surat rekomendasi bagi calon mempelai yang melakukan acara ijab kabul diluar tempat tinggal calon suami atau istri mengacu kepada peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019.

Baca : surat rekomendasi nikah dan download file

Jika sebelumnya penghulu yang tidak disampiri kepala KUA dapat menandatangani rekomendasi nikah (PMA no 19 tahun 2018) maka dengan keberadaan PMA no 20 tahun 2019 ini maka hak tersebut dicabut.

PMA Lama dan Baru tentang Tanda Tangan Surat Rekomendasi Nikah

Untuk lebih detilnya mengenai perubahan penandatanganan rekomendasi nikah dari yang lama ke baru adalah sebagai berikut;

PMA 19 tahun 2018 (yang lama) dalam pasal 16 ayat 3 berbunyi;

Akad yang dilaksanakan diluar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.

PMA no 19 tahun 2018 pasal 16 ayat 3

Kemudian dalam Peraturan Agama no 20 tahun 2019 (yang menggantikan pma no 19 tahun 2018) dalam pasal 17 ayat 2 berbunyi;

Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

PMA no 20 tahun 2019 pasal 17 ayat 2

Nah dari kedua pasal dalam PMA ini dapat diambil kesimpulan bahwa;

Kesimpulan tentang Tanda Tangan Surat Rekomendasi Nikah

PMA lama (no 19 th 2018) membolehkan penghulu untuk tanda tangan surat rekomendasi perkawinan/nikah bagi yang mengadakan acara pencatatan nikah diluar kecamatannya; (yang kemudian diubah/diganti)

Dalam PMA yang baru (PMA no 20 tahun 2019) bahwa apabila pernikahan calon pengantin atau mempelai di luar kecamatan maka yang menandatangani surat rekomendasi adalah kepala KUA (tanpa embel embel atau penghulu).

Baca : format laporan model L terbaru lengkap

Dasarnya adalah sebagaimana telah ditulis diatas tentang siapa yang menandatangani rekomendasi surat nikah.

Tentunya yang dipergunakan adalah peraturan Menteri Agama paling mutakhir yaitu nomor 20 tahun 2019 yang mengatakan bahwa surat rekomendasi ditanda tangani oleh Kepala KUA (tanpa embel-embel atau penghulu).

Begitulah informasi tambahan kali ini bagi para Jabatan Fungsional umum Keluarga besar kantor urusan agama dan juga Jabatan Fungsional tertentu khususnya penghulu perihal ttd di Surat rekomendasi nikah.

Selamat membuka buka file berkas tentang PMA no 20 tahun 2019 dan mencari cari pasal 17 ayat 2 tentang tanda tangan dimaksud, salam kenal, wa billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Blangko Laporan Data Peristiwa Nikah Rujuk format L terbaru

form blangko laporan L KUA

Download contoh form blangko laporan peristiwa nikah, rujuk, isbat, usia calon pengantin, laporan formulir nikah, form PNBP nikah dan rujuk model L terbaru berdasarkan SK Kepdirjen Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pernikahan.

Nikahdikua.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, sugeng enjang keluarga Besar Kantor Urusan Agama dan PPN LN di segala penjuru dunia pada umumnya dan khususnya yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dengan di tanda tanganinya SK Dirjen Bimas Islam no 473 tahun 2020 pada tanggal 1 Juli 2020 maka aturan dan ketentuan sebelumnya telah digantikan oleh ketentuan ini.

adapun ketentuan ini (SK Dirjen Bimis no 473) menggantikan SK Dirjen Bimis no 713 TAHUN 2018.

termasuk didalamnya adalah tentang laporan rutin setiap bulanan (bagi wanita disebut bulanan) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dikirim via softcopy maupun versi cetak ke Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

Perubahan kolom laporan format L Blangko Laporan Data Peristiwa Nikah Rujuk format L terbaru

Secara prinsip tidak banyak perubahan dalam bentuk laporan, hanya ada perubahan sedikit dalam kolom isian. Kecuali pada laporan L5 tentang laporan bimbingan pernikahan.

Dalam laporan L5 mengenai laporan bimbingan pernikahan di Kua Kecamatan mengalami penambahan kolom yang lumayan banyak. Mari kita cermai satu persatu.

Laporan L1 mendapat tambahan kolom jumlah isbat, di form blangko sebelumnya hanya ada 8 kolom yang terdiri dari nomor, desa, jumlah N, kantor luar kantor, nikah campuran, jumlah rujuk.

Selanjutnya form L terbaru ditambahkan 1 kolom lagi.

baca : PMA no 11 tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu

Dalam isian usia pengantin mengalami pengurangan kolom isian, (form L2).

Hal ini yang dapat dilihat dalam kolom usia 21-30 dan 30+, jika sebelumnya terdapat usia 21-30 tahun dan 30+ maka pada aturan yang baru usia 30+ dihilangkan dan usia 21-30 diubah menjadi 21+.

Di area L3 alias laporan tentang formulir nikah, terdapat 5 kolom, awalnya kami mengalami kesalahan pemahaman tentang singkatan BN dan KN.

Untuk BN kami menyangka Buku Nikah, dan KN kami kira dengan Kutipan nikah, ternyata, salah kira.

Untuk lebih detilnya berikut isian dalam form L3 yang berupa singkatan dari model blangko nikah dan kepanjangan yang menjadi perkiraan kami.

  • NB = Daftar Pemeriksaan nikah (ada yang tahu kenapa disingkat NB?)
  • AN = Akta Nikah
  • BN = Buku Nikah
  • KN = Kartu Nikah
  • DN = Duplikat Nikah

Pada model L5 yang sebelumnya hanya sederhana saja yaitu memuat nomor, nama dan alamat pengantin serta keterangan bimbingan.

pada laporan terbaru lebih pada data pengantin yang sudah mendapatkan bimbingan pernikahan.

Dimana pada kolom ini terdapat kolom nama suami dan istri beserta alamat serta NIK nomor telfon beserta email.

Silakan di senyumin saja bagi para petugas KUA yang bekerja di wilayah agak dalam ketika mendengar email dan mencoba bertanya kepada calon pengantin, apalagi yang sudah senior dan gaptek.

Dan yang perubahan secara umum yaitu penggantian kata nikah untuk menggantikan perkawinan dipergunakan secara menyeluruh.

baik itu mulai dari blangko L1 L2 L3 L4 dan L5.

Perubahan Kata Perkawinan menjadi nikah dan perempuan diganti dengan Wanita

Dan pada beberapa lokasi, ada perubahan kata dari perempuan diubah dengan kata wanita. sedangkan perkawinan diganti dengan kata nikah atau pernikahan.

Itulah perubahan yang ada dalam form blangko laporan model L yang disetor setiap bulan bagi ASN Pria dan Bulanan untuk yang perempuan.

Download form blangko Laporan model L SK Dirjen Bimas Islam no 473 tahun 2020

Sampailah pada acara utama yaitu lokasi untuk melakukan pengunduhan blangko dimaksud, bisa dikatakan sebagai form laporan terbaru model L.

Contoh ini dibuat dalam dua versi yaitu dalam format doc ms word dan juga bentuk format excel.

Dibuat dalam versi word dalam rangka memudahkan para ASN di KUA yang kurang familiar dengan program excel.

Sedangkan dibuat dalam bentuk excel bermasud memudahkan penghitungan rekap laporan yang sudah otomatis melakukan kalkulasi penjumlahan secara otomatis.

Untuk tampilan dalam bentuk word sebagaimana dibawah ini.

Apabila menginginkan blangko laporan L dalam format excel, maka tampilan file seperti penampakan yang dapat anda lihat sebagaimana berikut.

Jangan lupa diisi nama kecamatan beserta Kepala KUA supaya memudahkan anda membuat laporan kedepannya yang harus disampaikan berkala setiap awal bulan.

File ini dapat di unduh secara gratis free download dan langsung dari tampilan preloved diatas dan bisa anda gunakan langsung.

Tambahan info, berkas ini dibuat dengan ukuran f4 alias size folio menggunakan microsoft word seri 2007.

Ada kendala dalam pengunduhan, silakan ikuti tautan di bawah ini untuk mengunduhnya.

Download Blangko format L versi word
Download Blangko format L Versi excel

Demikian informasi kali ini mengenai blangko laporan rutin berkala model L yang disetorkan ke Seksi Bimas Islam.

Wilujeng siang, selamat melayani masyarakat.
Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Pencatatan Perjanjian Perkawinan di KUA

perjanjian perkawinan

Ketentuan tentang pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Urusan Agama berdasarkan Perdirjen Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 473 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pernikahan.

Nikahdikua.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, pembuatan perjanjian perkawinan pada pernikahan di KUA bukanlah hal yang setiap hari terjadi.

kika dikatakan secara singkat, jarang ada utamanya untuk KUA yang berada di pinggiran kota atau yang bertempat di pedesaan.

Yang namanya jarang berarti ada meskipun sesekali, untuk itulah sekedar membuka buka aturan dan ketentuan mutakhir tentang pencatatan perjanjian perkawinan di KUA mari kita lihat bersama sama dalam SK Dirjen Bimis no 473 th 2020.

Waktu untuk membuat perjanjian perkawinan

Secara umum, dalam SK Dirjen ini disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan;

  1. Sebelum perkawinan;
  2. Pada waktu perkawinan; atau
  3. Selama dalam ikatan perkawinan

Dapat dictatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada akta dan buku nikah yang menjadi arsip KUA dan dokumen negara serta bagi pasangan yang membuat perjanjian nikah.

Itulah informasi tentang kapan perjanjian perkawinan dilaksanakan mengacu pada juknis pelaksanaan pernikahan.

Syarat pencatatan perjanjian perkawinan di KUA

Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pencatatan perjanjian perkawinan pada kantor urusan Agama Kecamatan.

Yang pertama, perjanjian yang dilakukan sebelum, pada waktu, atau selama dalam ikatan pernikahan dengan cara melampirkan fotokopi perjanjian dimaksud (biasanya perjanjian ini dibuat oleh notaris).

baca : download N1 N2 N3 N4 sesuai SK Dirjen bimis no 473 th 2020

Kedua, apabila perjanjian perkawinan yang di buat di Indonesia, sedangka perkawinan dicatat pada kantor perwakilan RI di luar negeri atau negara lain, maka persyaratannya adalah sebagai berikut;

  • Fotokopi KTP;
  • Potokopi KK;
  • FC perjanjian perkawinan;
  • Buku nikah suami dan atau istri.

Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan

perubahan perjanjian perkawinan

Apabila pihak pasangan yang ada dalam ikatan pernikahan hendak melakukan perubahan dalam perjanjian perkawinan, maka syarat yang perlu disiapkan adalah;

  • Fotokopi KTP;
  • Potokopi KK;
  • FC perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan;
  • Buku nikah suami dan atau istri.

Itulah kelengkapan syarat yang diperlukan oleh suami istri yang hendak melakukan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

Tata cara pencatatan perjanjian perkawinan

Bagi para petugas di KUA utamanya Kepala maupun para penghulu yang sudah puluhan tahun bekerja tentunya sudah hafal diluar kepala mengenai cara pencatatan perjanjian perkawinan.

Sekedar mengingatkan lagi, berikut adalah ketentuan dalam melakukan pencatatan perjanjian nikah mengacu pada SK Dirjen Terbaru tentang juknis pencatatan nikah.

baca : Format ikrar taukil wali berwakil wali terbaru

Pertama, kepala Kantor Urusan Agama mencatat pada kolom catatan di akta nikah dan lembar catatan pada buku nikah dengan menuliskan kalimat;

“Perjanjian Perkawinan Nama notaris ….. nomor … dan tanggal perjanjian dibuat.

Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian halaman yang kosong dengan kalimat “Perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada tanggal … dengan nomor akte nikah : …/ …/ … / atas nama suami … dan istri …. Kemudian ditanda tangani oleh kepala KUA Kecamatan.

Dari sini dapat disimpulkan urutan pencatatan perjanjian perkawinan atau nikah pada dokumen negara ada 3 yaitu;

  • Pertama mencatat pada akta nikah;
  • Kedua, mencatat pada buku nikah di kolom catatan; dan
  • Ketiga, memberikan catatan pada surat perjanjian pernikahan dan di tanda tangani oleh kepala KUA.

Demikian informasi tentang perjanjian perkawinan dari segi waktu pembuatan, syarat dan ketentuan dalam perubahan maupun pencabutan serta tata cara pencatatan di KUA pada dokumen yang diperlukan mengacu pada SK Dirjen Pendis terbaru.

Salam kenal, wilujeng sehat, selamat bekerja. Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Kma 517 TAHUN 2020 Pedoman Hubungan Kerja Koordinasi Jabatan Pimpinan Tinggi dengan Jabatan Fungsional

KMA no 517 tahun 2020

Download Keputusan Menteri Agama Kma Nomor 517 TAHUN 2020 TENTANG Pedoman hubungan Kerja dan Koordinasi Jabatan Pimpinan Tinggi dengan Jabatan Fungsional dalam format PDF unduh gratis free download.

nikahdikua.com – assalaamu’alaikum yang terhormat para PNS ASN pada Kementerian Agama yang merupakan instansi vertikal alias bukan termasuk jajaran dalam instansi di Pemerintah Daerah.

Keberadaan KMA no 517 yang menjadi pedoman dalam hubungan kerja pejabat tinggi dengan pejabat fungsional ini untuk mengantisipasi duplikasi fungsi, tumpang tindih kewenangan, dan meningkatkan kinerja organisasi pada Kementerian Agama, maka perlu ditetapkan KMA yang mengatur hal ini.

baca : PMA no 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan

Kemudian keputusan tentang PMA ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020 dan di tanda tangani Menteri Agama Republik Indonesia semasa Fachrul Razi.

Latar Belakang

Dalam UU no 5 tahun 2014 didalamnya terdapat perubahan sentral dalam manajemen sumber daya aparatur yang menempatkan ASN kedalam 3 (tiga) kelompok jabatan yaitu;

  1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
  2. Jabatan Administrasi (JA), dan;
  3. Jabatan Fungsi (JF).

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah merupakan sekelompok jabatan tinggi dalam instansi pemerintah

Jabatan Administrasi (JA) adalah merupakan sekelompok jabatan yang berfungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional (JF) adalah merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

Dari ketiga jabatan diatas, Jabatan Fungsional merupakan kelompok jabatan yang mensyaratkan keahlian atau ketrampilan tertentu.

Dalam KMA ini disebutkan bahwa “sayangnya kinerja JF saat ini belum memenuhi apa yang diharapkan, pertanyaannya, mengapa JF atau kontrbusinya pada kinerja dianggap masih kurang optimal?

Tujuan PMA No 517 tahun 2020

Tujuan keberadaan PMA ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi antara JPT dengan JF dalam pelaksanaan fungsi dan tugas di Kementerian Agama.

Yang menjadi tujuan penetapan dari Pedoman ini ada 4 yaitu;

  1. Mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi dan tugas jabatan dan mewujudkan sinergitas antarjabatan secara vertikal, horizontal, dan diagonal;
  2. Meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis yang ditetapkan bersam;
  3. Mewujudkan kinerja SDM aparatur Kemenag yang professional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan; dan
  4. Meningkatkan efisiensi dan efekivitas dalam pelayanan publik.

Apa sih yang dimaksud dengan tata hubungan kerja?

Secara pengertian dari tata hubungan kerja adalah merupakan pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lain atau satu jabatan dengan jabatan lain dalam bentuk koordinasi, fungsional, administratif, operasional, dan atau taktis operasional.

Perlunya dibuat tata hubungan kerja utamanya untuk JPT, JA dan atau unit kerja yang memiliki tugas yang terdapat potensi beririsan atau kaitan dengan tugas jabatan dan atau unit kerja lain atau memerlukan kerja sama yang harus diatur berkenaan dengan kegiatan strategis yang perlu diperjelas hubungan antara jabatan atau unit kerja dalam bentuk peran masing-masing ataupun unit jabatan.

Langkah Penyusunan tata hubungan Kerja internal di Kemenag

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal penyusunan tata hubungan kerja internal pada Kementerian Agama adalah sebagai berikut;

  • Melakukan inventarisasi dan mendata tugas yang cenderung tumpang tindih atau yang memerlukan pengaturan kerja sama;
  • Menetapkan unit kerja yang menjadi pelaksana utama (focal point) dari masing-masing tugas;
  • Menetapkan peran unit terkait dalam pelaksanaan unit tugas; dan
  • Menetapkan kegiatan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan masing-masing tugas sesuai dengan peran masing-masing unit.

Download KMA NO 517 Th 2020 Hubungan Kerja Koordinasi Jabatan Pimpinan Tinggi dengan Jabatan Fungsional

Dibawah ini adalah tautan link yang menuju kepada file KMA no 527 th 2020 tentang hubungan kerja JPT dengan JF format pdf yang dapat diunduh secara gratis free download.

Sebelum mengunduhnya, anda dapat melihat tampilan melalui tampilan dari preloved dibawah ini.

File ini dapat diunduh secara langsung melalui tampilan penampakan diatas, akan tetapi jika ada kendala dalam pengunduhan lelaui penampakan preview diatas, kami lampirkan tautan link pengunduhannya dibawah ini.

Berikut link tautan untuk pengunduhan

Download Kma NO 517 TAHUN 2020 TENTANG Pedoman huBUNGAN Kerja dan Koordinasi Jabatan Pimpinan Tinggi dengan Jabatan Fungsional

Semoga dengan keberadaan dari Keputusan Menteri Agama no 517 ini bangsa dan Negara Indonesia semakin baik keadaannya serta para ASN dan PNS khususnya pada lingkungan Kementerian Agama semakin diberkahi dan lancar rizki.

Wilujeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

PMA no 11 tahun 2020 Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu

calon penghulu di KUA

Download Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu format PDF sebagai panduan dalam pelaksanaan dalam menghitung kebutuhan berkaitan dengan Kepenghuluan pada KUA Kecamatan.

Nikahdikua.com – assalamu’alaikum pakde, pertimbangan dikeluarkannya PMA no 11 tahun 2020 Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
Untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat pada pasal 36 ayat 2 Permenpan nomor 9 tahun 2019 tentang jabatan Fungsional Penghulu dan surat MenPan B/34/SM.02.00/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal jawaban atas permohonan persetujuan Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, sehingga perlu penetapan PMA sebagaimana dalam judul.

baca : SK Dirjen Bimis no 473 tentang juknis pencatatan nikah

Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Penghulu dalam PMA ini adalah Jabatan sebagai Pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, bimbingan masyarakat Islam.

Selanjutnya Pejabat Fungsional Penghulu diberi tugas, tanggungjwab, hak dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan diatas.

Dalam KMA ini memuat tentang

  • Ketentuan Umum
  • Indikator Penetapan Beban Kerja
  • Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
  • Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
  • Ketentuan lain lain
  • Ketentuan Penutup

Itulah hal hal yang diatur secara umum dalam PMA no 11 tahun 2020 sebagai pedoman para penghulu untuk mengetahui bagaimana cara menghitung kebutuhan jabatann fungsional penghulu.

baca : Form Nikah Terbaru N1 – N4 – N7

Dalam hal indikator penetapan beban kerja, disebutkan bahwa penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari 3 indikator.

Adapun ketiga indikator tersebut adalah;

  1. Jumlah peristiwa nikah;
  2. Jumlah penduduk yang beragama Islam; dan
  3. Luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan.

Dalam ketentuan lain lain mengulas mengenai penghulu jenjang ahli utama paling banyak adalah orang, dengan ketentuan tidak menambah kebutuhan jumlah penghulu secara keseluruhan pada provinsi dimaksud.

Selanjutnya penghulu Ahli Utama ditempatkan pada KUA kecamatan di Ibu kota Provinsi.

Pemberlakuan PMA No 11 tahun 2020

Sejak kapan PMA ini diberlakukan?

Peraturan Menteri Agama no 11 tahun 2020 ini berlaku semenjak diundangkan yaitu pada tanggal 1 April tahun 2020 sama juga tanggal dengan penandatangannya oleh menteri Agama yang menjabat yaitu Fachrul Razi

Pada bagian akhir atau penutup dalam Peraturan Menteri Agama ini disebutkan, “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berlaku mulai di tanggal diundangkan 1 April 2020

PMA no 11 tahun 2020

Download PMA no 11 tahun 2020 Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu

Berikut adalah tautan link guna mengunduh file dalam format PDF tentang pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penghulu yang akan ditampilkan preloved atau dapat dilihat terlebih dahulu tanpa harus mengunduhnya.

Berikut tampilan penampakan dari PMA dimaksud.

Bagi penghulu ataupun Kepala Kantor Urusan Agama yang belum memiliki file ini dan mengalami masalah saat pengunduhan melalui tampilan langsung diatas, telah disediakan tautan untuk pengunduhan.

Berikut tautan link untuk memiliki file ini.

Download PMA no 11 tahun 2020

Demikian informasi kali ini tentang pedoman penghitungan kebutuhan penghulu, semoga para Pegawai Pencatat Nikah atau Perkawinan diberikan kesehatan keselamatan dan kemudahan dalam bekerja, diberikan jalan keluar terbaik dalam menghadapi masalah dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam layanan nikah dan keagamaan untuk masyarakat Islam

Wilujeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.