Rekomendasi nikah harus ditanda tangani oleh Kepala KUA

tanda tangan surat rekomendasi nikah

Ketentuan dalam surat rekomendasi nikah perihal tanda tangan untuk pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri berdasarkan PMA no 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah.

nikahdikua.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, ada kabar baru yang agak usang sekiranya perlu diperhatikan bagi para penghulu atau JFU di Kantor Urusan Agama Kecamatan perihal tanda tangan.

Yaitu ketentuan yang mengatur surat rekomendasi bagi calon mempelai yang melakukan acara ijab kabul diluar tempat tinggal calon suami atau istri mengacu kepada peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019.

Baca : surat rekomendasi nikah dan download file

Jika sebelumnya penghulu yang tidak disampiri kepala KUA dapat menandatangani rekomendasi nikah (PMA no 19 tahun 2018) maka dengan keberadaan PMA no 20 tahun 2019 ini maka hak tersebut dicabut.

PMA Lama dan Baru tentang Tanda Tangan Surat Rekomendasi Nikah

Untuk lebih detilnya mengenai perubahan penandatanganan rekomendasi nikah dari yang lama ke baru adalah sebagai berikut;

PMA 19 tahun 2018 (yang lama) dalam pasal 16 ayat 3 berbunyi;

Akad yang dilaksanakan diluar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.

PMA no 19 tahun 2018 pasal 16 ayat 3

Kemudian dalam Peraturan Agama no 20 tahun 2019 (yang menggantikan pma no 19 tahun 2018) dalam pasal 17 ayat 2 berbunyi;

Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

PMA no 20 tahun 2019 pasal 17 ayat 2

Nah dari kedua pasal dalam PMA ini dapat diambil kesimpulan bahwa;

Kesimpulan tentang Tanda Tangan Surat Rekomendasi Nikah

PMA lama (no 19 th 2018) membolehkan penghulu untuk tanda tangan surat rekomendasi perkawinan/nikah bagi yang mengadakan acara pencatatan nikah diluar kecamatannya; (yang kemudian diubah/diganti)

Dalam PMA yang baru (PMA no 20 tahun 2019) bahwa apabila pernikahan calon pengantin atau mempelai di luar kecamatan maka yang menandatangani surat rekomendasi adalah kepala KUA (tanpa embel embel atau penghulu).

Baca : format laporan model L terbaru lengkap

Dasarnya adalah sebagaimana telah ditulis diatas tentang siapa yang menandatangani rekomendasi surat nikah.

Tentunya yang dipergunakan adalah peraturan Menteri Agama paling mutakhir yaitu nomor 20 tahun 2019 yang mengatakan bahwa surat rekomendasi ditanda tangani oleh Kepala KUA (tanpa embel-embel atau penghulu).

Begitulah informasi tambahan kali ini bagi para Jabatan Fungsional umum Keluarga besar kantor urusan agama dan juga Jabatan Fungsional tertentu khususnya penghulu perihal ttd di Surat rekomendasi nikah.

Selamat membuka buka file berkas tentang PMA no 20 tahun 2019 dan mencari cari pasal 17 ayat 2 tentang tanda tangan dimaksud, salam kenal, wa billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *