pma-dan-kma-dicabut

KMA PMA yang dicabut dengan berlakunya PMA no 20 tahun 2019

Informasi tentang peraturan menteri agama yang dicabut karena telah terbitnya Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mengacu apa yang ada dalam PMA ini. Dengan demikian semoga menjadi pegangan pegawai ASN di lingkungan Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang paham dalam pelaksananaan pernikahan.

nikahdikua.com – sebagaimana dalam akhir tulisan PMA, terdapat tanggal dan tanda tangan pejabat yang berwenang, pada kolom ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2019 di tandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin.

Baca;
Download file PDF PMA no 20 tahun 2019 #
Akta kelahiran dapat diganti dengan surat keterangan kelahiran dari kelurahan untuk daftar nikah #
Keputusan Dirjen Bimis no 590 tahun 2018 petunjuk pelaksanaan pengelolaan Biaya Operasional KUA #

Selanjutnya dibawahnya terdapat kata kata diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2019.

loading...

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, TTD Widodo Ekatjahjana.

Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1118

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kementerian Agama RI
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Syafrizal.

Itulah bagian akhir yang terdapat dalam PMA ini sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang ada dalam Peraturan Menteri Agama berlaku sejak tanggal 30 September 2019.

KMA dan PMA yang dicabut dengan diterbitkan PMA no 20 tahun 2019

PMA-NO-20-TAHUN-2019

Selanjutnya ada beberapa PMA yang terdampak dengan peraturan ini karena disebutkan dicabut dengan adanya PMA ini.

Berikut daftar Aturan yang dicabut oleh PMA nomor 20 tahun 2019, ada empat yaitu sebagaimana dibawah ini.

  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri;
  2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153); dan
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah,Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, DuplikatBuku Nikah, Buku Pendaftran Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

penutup

Dengan demikian aturan aturan baik PMA maupun KMA diatas sudah tidak dapat dijadikan acuan atau pegangan dalam pelayanan maupun pelaksanaan pencatatan pernikahan karena dengan jelas dan nyata dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

loading...

1 komentar untuk “KMA PMA yang dicabut dengan berlakunya PMA no 20 tahun 2019”

  1. Ping-kembali: KMA NO 892 TAHUN 2019 tentang Simkah Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis WEB pada KUA | nikah di KUA

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *