PMA-NO-20-TAHUN-2019

PMA no 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

Download peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah yang berkedudukan sebagai ganti dari PMA nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.

Terbitnya PMA tentang pencatatan nikah no 20 tahun 2019 ini dalam rangka untuk tertib administrasi, transparansi serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam. Untuk itu perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan.

Baca;
Juknis Biaya Operasional KUA berdasarkan SK Dirjen Bimis no-590-tahun-2018 #
Grid Penghulu dan Jumlah Tunjangan berdasarkan pangkat Golongan #
Jumlah Potongan Tunjangan Kinerja PNS Kemenag #

PMA no 20 tahun 2019 dalam pembuatannya mengingat pada banyak undang undang serta aturan yang diantaranya adalah;

  • Undang undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah talak dan rujuk;
  • Undang undang nomor 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang undang republik Indonesa tanggal 21 Nov 1946 nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah talak rujuk di seluruh daerah luar jawa dan madura;
  • Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara Republik Indonesia nomor 3019;
  • UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;
  • Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
  • Peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  • Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
  • Dan lain sebagainya.

Ketentuan umum dalam PMA no 20 Tahun 2019

loading...

Yang dimaksud dengan pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan;

KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

PPN adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan masyarakat Islam.

mantan-pegawai-KUA-pindah-jadi-JFU-PD-Pontren.jpg

PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di Luar Negeri.

Penghulu aalah PNS yang diberi tugas tanggungjawab wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam;

Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar’iyah;

Kepala KUA adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebaga Kepala KUA Kecamatan;

Pembantu Pencatat Nikah / PPPN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam emmbantu menghadiri peristiwa nikah;

Akta nikah adalah akta autentik pencatatan nikah;

Buku nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku;

Kartu nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu;

Duplikat buku nikah adalah dokumen pengganti buku nikah;

Akta rujuk adalah akta autentik pencatatan rujuk;

Kutipan akta rujuk aadlah dokumen petikan akta rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.

Itulah beberapa istilah yang sekiranya perlu dan dapat menambah wawasan seputar dunia Kantor Urusan Agama yang bertugas untuk melakukan pencatatan peristiwa pernikahan di Indonesia.

Download PMA no 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah PDF

buku nikah untuk istri

Berikut adalah link atau tautan untuk download atau mengunduh format file PDF Peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah.

Sebelum anda mengunduhnya, anda dapat melihat sebelumnya yang istilah kerennya review tampilan dari aturan tentang pernikahan terbaru dari Kementeri Agama ini.

Berikut lampiran tampilan dalam format PDF.

Selanjutnya jika anda hendak memiliki file dalam format PDF ini anda dapat mengunduh melalui tautan atau link dibawah ini

Download PMA no 20 tahun 2019

Semoga dengan adanya aturan yang baru ini dapat menambah kualitas keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi warga negara Indonesia maupun meningkatkan kesejahteraan siapapun yang berkaitan dengan peraturan ini.

Salam jaspro bagi yang mendapatkannya.

loading...

2 komentar untuk “PMA no 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah”

  1. Ping-kembali: KMA PMA yang dicabut dengan berlakunya PMA no 20 tahun 2019 %

  2. Ping-kembali: Undang undang no 16 tahun 2019 revisi UU Perkawinan resmi diundangkan | nikah di KUA

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *