PMA-NO-20-TAHUN-2019

7 Sebab nikah dengan wali Hakim berdasarkan PMA terbaru

nikahdikua.com – informasi dan keterangan tentang alasan dan sebab suatu pernikahan dilakukan dengan wali hakim (bukan Wali Nasab) berdasarkan pada peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 yang menggantikan PMA yang lama atau sebelumnya yaitu PMA no 19 tahun 2018.

Dalam PMA dimaksud bahwasanya wali bagi pengantin wanita memiliki aturan dan ketentuan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga terdapatlah hal yang mengatur wali nasab sebagai wali (urutan wali nasab) dan perkawinan dengan wali hakim (dengan sebab tertentu).

Baca;
Biaya Nikah Wali Hakim #
Aturan Wali Hakim tidak Bisa Menghadiri Pernikahan #
Ketentuan Pernikahan di Indonesia berdasarkan aturan di Indonesia #

5 Sebab nikah dengan wali hakim berdasarkan PMA Terbaru no 19 tahun 2018 (PMA Lawas)

Dalam hal wali nikah adalah seorang hakim, pastinya disebabkan 1 hal dari 5 alasan dibawah ini jika mengacu kepada PMA dimaksud.

loading...

Adapun kelima alasan terjadinya perkawinan dengan wali seorang hakim adalah;

  • Wali nasab habis atau tidak ada;
  • Wali menolak menikahkan calon mempelai (adhal)
  • Wali hilang tidak diketahui rimbanya
  • Wali nasab tidak dapat datang karena dalam penjara
  • Wali nasab semuanya non muslim

Diluar kondisi situasi alasan diatas mestinya pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan wali nasab minimal pasrah atau dengan taukil wali bil kitabah.

Keterangan pelengkap persyaratan nikah dengan wali hakim.

Dari kelima alasan pernikahan diatas dengan wali hakim, diperlukan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai dasar pelaksanaan pernikahannya dengan wali hakim. Adapun lebih jelasnya seperti dibawah ini;

Wali nasab habis atau tidak ada; surat keterangan desa

Wali menolak menikahkan calon mempelai (adhal) ; surat keputusan pengadilan agama.

Wali hilang tidak diketahui rimbanya ; surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

Wali nasab tidak dapat datang karena dalam penjara ; bukti surat keterangan dari instansi berwenang (kepala Penjara misalnya).

Wali nasab semuanya non muslim ; surat keterangan desa

Itulah surat yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan acara ijab kabul bagi calon mempelai wanita yang pelaksanaan pernikahan tidak bisa dengan wali nasab.

Dasar Pasal dan Ayat PMA Wali Hakim

duplikat buku nikah
afla

Berikut adalah bunyi teks atau matan aturan tentang pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 disebutkan pasal 12 ;

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.

(2)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

(3)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:

a. wali nasab tidak ada;
b. walinya adhal;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
e.wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

(4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah.

(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

akan tetapi saat ini PMA nomor 19 tahun 2018 telah dicabut dan digantikan dengan PMA nomor 20 tahun 2019 dan dalam PMA terbaru terdapat perbedaan sebab seseorang dinikahkan dengan wali hakim. berikut keterangannya.

7 alasan pelaksanaan nikah dengan wali hakim PMA No 20 tahun 2019

PMA no 20 tahun 2019 paragraf 2 tentang wali nikah pasal 13 ayat 3 wali hakim dapat bertindak sebagai wali jika karena 7 hal dibawah ini;

  1. Wali nasab tidak ada;
  2. Waliny adhal;
  3. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
  4. Walinya tidak dapat hadir atau ditemui karena dipenjara;
  5. Wali nasab tidak ada yang beragama islam
  6. Walinya dalam keagaan berihram; dan
  7. Wali yang menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

itulah ketujuh alasan sebab pelaksanaan ijab kabul dengan menggunakan wali hakim mengacu kepada PMA terbaru yaitu Keputusan Menteri Agama tentang Pencatatan pernikahan nomor 20 tahun 2019

Penutup

Demikian tentang informasi mengenai pernikahan yang mengalami kendala karena wali nasab tidak bisa atau berhalangan untuk menjadi wali dengan alasan yang dibenarkan oleh syara’ dan undang undang yang sah di Indonesia.

loading...

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *