wali hakim dalam pernikahan

5 Sebab nikah dengan wali Hakim berdasarkan PMA terbaru

Nikahdikua.com – informasi dan keterangan tentang alasan dan sebab suatu pernikahan dilakukan dengan wali hakim (bukan Wali Nasab) berdasarkan pada peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018.

Dalam PMA dimaksud bahwasanya wali bagi pengantin wanita memiliki aturan dan ketentuan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga terdapatlah hal yang mengatur wali nasab sebagai wali (urutan wali nasab) dan perkawinan dengan wali hakim (dengan sebab tertentu).

Baca;
Biaya Nikah Wali Hakim
Aturan Wali Hakim tidak Bisa Menghadiri Pernikahan
Ketentuan Pernikahan di Indonesia berdasarkan aturan di Indonesia

5 Sebab nikah dengan wali hakim berdasarkan PMA Terbaru no 19 tahun 2019

Dalam hal wali nikah adalah seorang hakim, pastinya disebabkan 1 hal dari 5 alasan dibawah ini jika mengacu kepada PMA dimaksud.

loading...

Adapun kelima alasan terjadinya perkawinan dengan wali seorang hakim adalah;

  • Wali nasab habis atau tidak ada;
  • Wali menolak menikahkan calon mempelai (adhal)
  • Wali hilang tidak diketahui rimbanya
  • Wali nasab tidak dapat datang karena dalam penjara
  • Wali nasab semuanya non muslim

Diluar kondisi situasi alasan diatas mestinya pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan wali nasab minimal pasrah atau dengan taukil wali bil kitabah.

Keterangan pelengkap persyaratan nikah dengan wali hakim.

Dari kelima alasan pernikahan diatas dengan wali hakim, diperlukan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai dasar pelaksanaan pernikahannya dengan wali hakim. Adapun lebih jelasnya seperti dibawah ini;

Wali nasab habis atau tidak ada; surat keterangan desa

Wali menolak menikahkan calon mempelai (adhal) ; surat keputusan pengadilan agama.

Wali hilang tidak diketahui rimbanya ; surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

Wali nasab tidak dapat datang karena dalam penjara ; bukti surat keterangan dari instansi berwenang (kepala Penjara misalnya).

Wali nasab semuanya non muslim ; surat keterangan desa

Itulah surat yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan acara ijab kabul bagi calon mempelai wanita yang pelaksanaan pernikahan tidak bisa dengan wali nasab.

Dasar Pasal dan Ayat PMA Wali Hakim

duplikat buku nikah
afla

Berikut adalah bunyi teks atau matan aturan tentang pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 disebutkan pasal 12 ;

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.

(2)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

(3)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:

a. wali nasab tidak ada;
b. walinya adhal;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
e.wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

(4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah.

(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Penutup

Demikian tentang informasi mengenai pernikahan yang mengalami kendala karena wali nasab tidak bisa atau berhalangan untuk menjadi wali dengan alasan yang dibenarkan oleh syara’ dan undang undang yang sah di Indonesia.

935total visits,7visits today

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *