wali hakim dalam pernikahan

Ketentuan Menikah dengan Wali Hakim menurut peraturan di Indonesia

Nikahdikua.com – informasi mengenai syarat dan ketentuan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan dengan wali hakim berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.

Adapun dasar yang digunakan sebagai pedoman pernikahan dengan wali hakim sebagai dasar hukum diantaranya adalah;

Kompilasi Hukum Islam
PMA nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim
PMA nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Berikut informasi tentang aturan dimaksud;

Kompilasi Hukum Islam

loading...

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Kesimpulan dalam KHI bahwa pernikahan dengan wali hakim dilaksanakan jika;

Wali nasab tidak ada, atau
Tidak mungkin menghadirkannya;
Ghaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
Enggan atau adlal atau mogok menikahkan

PMA no 30 tahun 2005

Dalam PMA nomor 30 Tahun 2005 pada BAB II PENETAPAN WALI HAKIM Pasal 2 disebutkan bahwa;

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan

dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Kesimpulan atas PMA ini wali hakim dilaksanakan bagi calon pengantin yang ;

Tidak memiliki wali nasab yang berhak/wali nasab tidak memenuhi syarat
Mafqud atau hilang
Berhalangan
Adhal atau mogok

Kepala-KUA-Berhalangan-Hadir-jadi-Wali-Hakim
Kepala-KUA-Berhalangan-Hadir-jadi-Wali-Hakim

PMA nomor 19 tahun 2018

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 disebutkan pasal 12 ;
(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),a kad dilaksanakan dengan wali hakim.

(2)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

(3)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:

a. wali nasab tidak ada;
b. walinya adhal;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
e.wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

(4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah.

(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Itulah informasi atau rangkuman mengenai aturan yang mengatur tentang wali nikah dengan hakim yang bisa dijadikan patokan pegangan KUA atau penghulu maupun JFU dalam menghadapi situasi adanya debat yang menyangkut pernikahan selain dengan wali nasab.

loading...

1 komentar untuk “Ketentuan Menikah dengan Wali Hakim menurut peraturan di Indonesia”

  1. Ping-kembali: Biaya Wali Hakim - nikah di KUA

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *