Buku Nikah

Nikahdikua.com – informasi mengenai buku nikah suami istri yang telah melaksanakan ijab kabul dan tercatat secara resmi pada KUA Kantor Urusan Agama Republik Indonesia sesuai dengan aturan dan tata perundang undangan yang berlaku.

Buku nikah ini merupakan sepasang alias couple. Warna yang menjadi standar adalah merah marun dan hijau tua dengan dilapisi plastik tipis di keseluruhan cover buku baik depan maupun belakang.

Baca;
Syarat Nikah di KUA
Biaya Nikah di KUA
Ketentuan Pakaian Baju menikah di KUA

Buku Nikah keluaran yang mutakhir memiliki dwilingual atau dua bahasa yaitu didalam buku tersebut tertulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Tentang dimensi buku, Saya mengukur buku ini ternyata ada sedikit perbedaan dalam milimeter, akan tetapi secara umum ukuran buku nikah adalah ;

Panjang : 12,5 cm
Lebar : 9 cm

Isi buku nikah

Buku nikah memiliki 4 lembar isi di dalamnya yang memuat data pengantin suami istri, dan pada halaman paling akhir nantinya akan di robek sebagai tanda bukti terima buku nikah sehingga jumlah lembaran pada buku ini pada saat diterima mempelai adalah buku dengan isi 3 lembar.

Dalam buku ini keduanya memiliki isi yang sama persis tanpa ada perbedaan kecuali pada tanda terima kutipan akta nikah (yang disobek sebagai tanda terima).

Dalam tanda terima kutipan ini jika anda perhatikan ada bukti tanda terima untuk istri dan bukti tanda terima untuk suami.

Sekarang kita bahas isi buku nikah, didalamnya memuat ;

Dibalik halaman cover terdapat nasehat untuk kedua mempelai Kemudian sticker hologram dengan gambar Garuda dan Logo Kementerian Agama (biasanya sudah direkatkan jika telah ditandatangani).

buku nikah halaman pertama
Nasehat pengantin dan stiker hologram (kanan PA, kiri PI)

Halaman Kecamatan KUA tempat pernikahan/perwakilan RI dengan foto kedua mempelai yang telah di tempel dan di bubuhkan stempel KUA tempat pernikahan dilangsungkan.

halaman foto pada buku nikah
KUA lokasi Pernikahan dan tempat foto suami istri di tempel (kanan PA, kiri PI)

Halaman Hari tanggal pernikahan serta data suami dan biodata istri.

hari tanggal pencatatan perkawinan dan biodata suami istri (kanan PA, kiri PI)

Halaman Mahar atau maskawin dan tanggal serta tanda tangan Pegawai Pencatat Nikah (biasanya kepala KUA)

Halaman Catatan Status perkawinan (biasanya kosong kecuali jika ada perjanjian perkawinan, itsbat nikah, atau perubahan nama melalui sidang).

Halaman Mahar/maskawin serta PPN tanda tangan serta kolom catatan (PA kanan PI Kiri)

Halaman sigat ta’liq

Halaman Tanda Terima Kutipan Akta Nikah

Halaman sigat ta’liq dan tanda terima kutipan akta nikah yang disobek untuk arsip KUA (PA kiri PI Kanan

Halaman sebelum cover belakang berisi doa sesudah akad nikah.

Halaman Terakhir Berisi doa akad nikah

Dalam buku nikah terdapat seri dan lobang-lobang yang membentuk angka sebanyak 7 digit. Angka ini dinamakan dengan nomor porporasi.

Secara teknis, tidak ada satupun seri dan nomor porporasi yang sama dari buku nikah satu dengan yang lainnya.

Itulah isi dalam buku nikah yang resmi beredar di Negeri ini

Buku Nikah Suami

buku nikah suami
buku nikah suami

Secara teknis, buku nikah adalah berpasangan dimana masing masing mempelai memegang 1 buku yang diberikan. Adapun pemilik buku nikah suami tentunya diberikan kepada mempelai pria.

Buku nikah suami yang diberikan kepada mempelai pria yaitu buku nikah / marriage book dengan warna merah marun. Tidak ada perbedaan isi dalam buku nikah ini dengan yang satunya.

Buku Nikah Istri

buku nikah istri

Adapun setelah buku nikah warna merah dipegang oleh suami, maka buku nikah istri tentunya warna yang satunya.

Dengan begitu buku nikah Istri bagi mempelai wanita adalah buku dengan warna hijau tua.

Sebagaimana buku nikah suami, tidak ada perbedaan isi dalam buku nikah istri ini kecuali pada warna cover yaitu hijau. Secara isi bisa dikatakan sama persis tidak ada yang menyimpang.

Demikian informasi mengenai buku nikah. Semoga menambah wawasan pengetahuan tentang buku nikah.

Ketentuan Menikah dengan Wali Hakim menurut peraturan di Indonesia

Nikahdikua.com – informasi mengenai syarat dan ketentuan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan dengan wali hakim berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.

Adapun dasar yang digunakan sebagai pedoman pernikahan dengan wali hakim sebagai dasar hukum diantaranya adalah;

Kompilasi Hukum Islam
PMA nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim
PMA nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Berikut informasi tentang aturan dimaksud;

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Kesimpulan dalam KHI bahwa pernikahan dengan wali hakim dilaksanakan jika;

Wali nasab tidak ada, atau
Tidak mungkin menghadirkannya;
Ghaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
Enggan atau adlal atau mogok menikahkan

PMA no 30 tahun 2005

Dalam PMA nomor 30 Tahun 2005 pada BAB II PENETAPAN WALI HAKIM Pasal 2 disebutkan bahwa;

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan

dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Kesimpulan atas PMA ini wali hakim dilaksanakan bagi calon pengantin yang ;

Tidak memiliki wali nasab yang berhak/wali nasab tidak memenuhi syarat
Mafqud atau hilang
Berhalangan
Adhal atau mogok

Kepala-KUA-Berhalangan-Hadir-jadi-Wali-Hakim
Kepala-KUA-Berhalangan-Hadir-jadi-Wali-Hakim

PMA nomor 19 tahun 2018

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 disebutkan pasal 12 ;
(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),a kad dilaksanakan dengan wali hakim.

(2)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

(3)Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:

a. wali nasab tidak ada;
b. walinya adhal;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
e.wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

(4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah.

(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Itulah informasi atau rangkuman mengenai aturan yang mengatur tentang wali nikah dengan hakim yang bisa dijadikan patokan pegangan KUA atau penghulu maupun JFU dalam menghadapi situasi adanya debat yang menyangkut pernikahan selain dengan wali nasab.

Aturan Pencatatan pernikahan di Luar Negeri pada KUA

nikahdikua.com – informasi tentang aturan dan tata cara pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan WNI ataupun dengan WNI yang pelaksanaannya di Luar Negeri.

Aturan ini tercantum pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 pada BAB IX PENCATATAN PERKAWINANDI LUAR NEGERI dalam beberapa pasal. Berikut bunyi aturan dimaksud.

Baca;
Syarat Nikah di KUA bagi Warga Negara Asing WNA
Biaya Nikah Di KUA Bagi WNI WNA
Syarat Nikah Janda Duda Lengkap

Pasal 26

(1) Pencatatan perkawinan antar warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pencatatan perkawinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan/Penghulu, setelah memenuhi persyaratan:

a. surat pengantar dari lurah/kepala desa;
b. fotokopi kartu tanda penduduk;
c. fotokopi kartu keluarga;
d. fotokopi akta kelahiran;
e. rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan yang dilegalisasi oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah; dan
f. pasfoto berlatar belakang warna biru ukuran 2×3 (dua kali tiga) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 27

(1) Perkawinan warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar negeri selain yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat.

(2) Bukti perkawinanyang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 28

(1) Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan perkawinan di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti perkawinannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.

(2) Pendaftaran bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Pencatatan Perkawinan/sertifikat perkawinan yang telah dilegalisasi oleh kepala kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 29

Pendaftaran bukti perkawinanyang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada register perkawinan luar negeri.

Kesimpulan Aturan Pencatatan pernikahan di Luar Negeri pada KUA

Dari aturan diatas, beberapa hal yang bisa disimpulkan adalah

Selain diatur pasal 26 maka pernikahan dapat sesuai dengan aturan negara setempat

Bukti perkawinanyang dilakukan di luar negeri dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia.

pendaftaran bukti perkawinan luar negeri di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.

Pendaftaran bukti perkawinan di luar negeri dilakukan dengan membawa Buku Pencatatan Perkawinan/sertifikat perkawinan yang telah dilegalisasi oleh kepala kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pendaftaran bukti perkawinan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada register perkawinan luar negeri.

Form buku register perkawinan luar negeri ini sudah ada buku tersendiri, bagi Kantor Urusan Agama yang ada kejadian pencatatan perkawinan luar negeri dan belum memiliki buku register ini bisa menanyakan kepada Bimas Islam Kabupaten atau Kota.

Aturan Legalisir Buku nikah pada KUA yang hilang data akta karena Force Majure

Nikahdikua.com – informasi tentang aturan dan ketentuan legalisir buku nikah pada KUA yang hilang data akta karena force majoure atau kejadian luar biasa semisal bencana, huru hara, ataupun kecelakaan diluar kemampuan manusia menangani.

Baca
* Cara Legalisir Buku Nikah
* Petunjuk cara pembetulan buku nikah salah cetak
* Ketentuan Penggantian Buku Nikah yang rusak dengan Duplikat

Yang dimaksud hilang akta disini yaitu dokumen akta perkawinan yang ada pada Kantor Urusan Agama sebagai master dokumen pencatatan nikah sebagai patokan dasar dalam legalisasi buku nikah.

Misalnya ada KUA yang kebanjiran parah sehingga dokumen dokumen akta nikah menjadi rusak parah tidak bisa terbaca atau kebakaran huru hara yang menyebabkan dokumen akta perkawinan ikut terbakar hilang menyebabkan tidak dapat di verifikasi nya suatu buku nikah dengan mencocokkan dokumen akta perkawinan yang hilang tersebut.

Aturan Legalisir Buku nikah pada KUA yang hilang data akta karena Force Majure dalam PMA

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 diatur tentang kejadian hal seperti diatas (force majoure) yang tercantum pada Bab XIV tentang legalisasi pasal 37 yang berbunyi;

( 1) Dalam hal KUA Kecamatan mengalami kejadian luar biasa atau force majure yang menyebabkan Akta Perkawinan hi lang atau rusak, legalisasi Buku Pencat atan Perkawinan dapat di laksanakan pada KUA Kecamatan yang menerbitkan BukuPencat at an Perkawinan.

( 2) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan sebagai mana di maksud ayat (1) disertai dengan melampirkan:

a. Buku Pencatatan Perkawinan asli;
b. surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa; dan
c. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa perkawinan di catat pada KUA Kecamat andi maksud.

Kesimpulan

kalimat-ijab-kabul-sunda

Dari aturan tentang cara legalisasi buku nikah dimana KUA mengalami kejadian luar biasa menyebabkan hilang atau rusaknya dokumen akta perkawinan, maka kesimpulan dalam legalisirnya adalah;

Legalisir dilakukan pada KUA yang menerbitkan buku nikah dengan dilampiri;

Asli Buku Nikah
Surat Keterangan sebagai suami istri dari Lurah/Kepala Desa
Surat Pernyataan bermaterai yang bersangkutan bahwa pernikahan dicatat pada KUA tersebut.

Demikian informasi tentang aturan dan ketentuan berdasarkan PMA no 19 tahun 2018 tentang legalisir buku nikah pada KUA yang dokumen akta perkawinan di Kantor dimaksud hilang rusak karena adanya kejadian yang dianggap luar biasa (force majure).

Ikrar Taukil Wali Bil Kitabah

Ikrar Taukil Wali Bil Kitabah

Nikahdikua.com – download format blangko tentang Ikrar Taukil Wali Bil Kitabah dalam format doc microsoft word sehingga bisa dipakai dan digunakan memudahkan pengisian bagi orang tua wali yang mengalami kendala dalam menghadiri pernikahan calon pengantin dengan sebab yang dibenarkan.

Contoh ikrar taukil wali bil kitabah ini diambilkan dari edaran direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam nomor B-039/DJ.III/HK.00.7/1/2019 perihal surat edaran yang di tujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang yang membidangi Bimas Islam se-Indonesia.

baca;
Aturan Cara Pembetulan Buku nikah yang Salah Cetak
Ketentuan Kepala KUA Berhalangan Hadir Menjadi Wali Hakim
KOP Surat KUA yang benar berdasarkan PMA no 9 tahun 2016

Dalam edaran diatas bukan hanya tentang contoh iqrar taukil wali hakim bil kitabah, tetapi juga memberi penjelasan dalam pelaksanaan peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

Lebih spesifik hal yang dijelaskan yaitu;

1.Wali Hakim yang berwenang (dalam hal ini kepala KUA tempat pernikahan dilangsungkan) berhalangan hadir

2.Cara perbaikan penulisan buku nikah yang mengalami kesalahan cetak atau penulisan.

ralat-tulisan-buku-nikah-salah-cetak
ralat-tulisan-buku-nikah-salah-cetak

Berikut tulisan tentang iqrar Taukil Wali Bil Kitabah

Ikrar Taukil Wali Bil Kitabah

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap dan alias        : ………………………………………………………………….

Bin                                              : ………………………………………………………………….

Nomor Induk Kependudukan        : ………………………………………………………………….

Tempat dan Tanggal lahir      : ………………………………………………………………….

Kewarganegaraan                   : ………………………………………………………………….

Agama                                       : ………………………………………………………………….

Pekerjaan                                  : ………………………………………………………………….

Alamat                                        : ………………………………………………………………….

Hubungan Nasab                    : ………………………………………………………………….

Dengan seorang perempuan yang bernama

Nama lengkap dan alias        : ………………………………………………………………….

Binti                                            : ………………………………………………………………….

Nomor Induk Kependudukan        : ………………………………………………………………….

Tempat dan tanggal lahir       : ………………………………………………………………….

Kewarganegaraan                   : ………………………………………………………………….

Agama                                       : ………………………………………………………………….

Pekerjaan                                  : ………………………………………………………………….

Alamat                                        : ………………………………………………………………….

Sehubungan saya tidak bisa hadir pada acara akad nikah, maka saya iqrar dihadapan saksi-saksi bahwa “saya berwakil kepada Kepala KUA/PPN Luar Negeri untuk menikahkan seorang perempuan yang namanya tersebut di atas dengan seorang laki-laki bernama ………………….. Bin …………………….. dengan mas kawin sebagaimana disepakati kedua belah pihak. Jika Kepala KUA/PPN luar negeri berhalangan hadir, saya ikhlas dan ridho diwakilkan kepada Kepala KUA/Penghulu/Pegawai yang ditunjuk.

Demikian iqrar taukil wali ini saya buat dengan sebenarnya di hadapan dua orang saksi yang namanya tersebut dibawah ini:

SAKSI-SAKSI

Saksi I : ………………………………………… Saksi II : …………………………………………
Nama : ………………………………………… Nama : …………………………………………
Umur : ………………………………………… Umur : …………………………………………
Agama : ………………………………………… Agama : …………………………………………
Alamat : ………………………………………… Alamat : …………………………………………

……………….., … …………………………… 2019

Mengetahui,Yang                                                                Iqrar

Kepala KUA/PPN Luar Negeri ……………………..

( ………………………………… )                                         ( ……………………………..)

Itulah iqrar wali bil kitabah yang dicontohkan dari Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui surat edaran dengan nomor diatas.

Download Ikrar Wali Bil Kitabah

Berikut adalah link atau tautan bagi yang menginginkan untuk mengunduh atau download format ikrar wali bil kitabah format doc microsoft office yang dipakai adalah model office 2007.

Dalam hal margin atau garis tepi dengan ukuran 2 cm untuk kanan kiri atas bawah dengan menggunakan kertas ukuran F4.

Unduh Iqrar wali bil kitabah

Demikian contoh tentang ikrar wali bil kitabah yang bisa di unduh dengan gratis mudah dan format doc guna kemudahan mengisi form yang telah disediakan.

Salam tukin

Aturan Cara Ralat Buku Nikah salah Cetak dalam Penulisan

Nikahdikua.com – informasi tentang cara melakukan perbaikan penulisan pada buku nikah karena kesalahan ketik sehingga hasil cetakan menjadi salah berdasarkan pada surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor B-039 /DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 tentang surat edaran.

Beberapa Hal yang menyebabkan salah cetak Buku Nikah

Karena dalam satu tahun terdapat puluhan bahkan ratusan proses melakukan entry data perkawinan beserta cetak buku nikah, ada kemungkinan terjadi kesalahan entah karena human error ataupun peralatan yang mengalami mallfunction, (halah, pokoknya ada alat cetak yang mengalami kendala).

Adapun terjadi kesalahan diantaranya karena;

Pertama; data dari pihak calon mempelai atau kelurahan/desa yang salah;

Kedua; data dusdukcapil ambil dari NIK tidak sesuai dengan data;

Ketiga; salah menekan tuts tombol keyboard;

Keempat, Salah operator dalam entry data;

Kelima, Alat pencetak / printer yang sedang bermasalah sehingga terjadi trouble.

Itulah beberapa penyebab terjadinya kesalahan penulisan dalam buku nikah.

Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pembetulan Buku Nikah

pembetulan ralat buku nikah salah penulisan

Guna mengantisipasi adanya kesalahan dalam penulisan buku nikah dan panduan atau pegangan hukum yang benar dalam ralat kesalahan, berikut adalah ketentuan pembetulan data pada buku nikah karena kesalahan penulisan.

Pertama, mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan kata yang salah tersebut;

Kedua, menuliskan kembali perbaikanny dengan huruf balok;

Ketiga, kepala KUA membubuhkan paraf pada tulisan perbaikan

Keempat, pemberian stempel pada halaman yang dilakukan perbaikan (mengenai paraf Kepala KUA).

Itulah tata cara ralat perbaikan pada penulisan secara digital maupun manual.

Selain adanya perbaikan kata yang salah sebagaimana langkah diatas, apabila ada kesalahan penulisan juga dapat dilakukan dengan penggantian buku nikah.

Petikan dari cara penulisan atau penggantian buku yang salah dari surat edaran bimas Islam lengkapnya sebagai berikut;

Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah maka dapat dilakukan penggantian buku nikah atau perbaikan dengan cara mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangat kata yang salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikan dengan huruf balok, dibubuhi paraf oleh kepala KUA dan diberi stempel KUA

Perbaikan penulisan Buku Nikah yang keliru

Dasar Cara ralat Penulisan Buku nikah yang salah

Sebagaimana telah disampaikan tentang dasar perbaikan tulisan yang keliru ini yaitu surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2019 sebagai penjelasan dalam pelaksanaan peraturan Menteri Agama 2018 tentang pencatatan perkawinan/

Berikut file sebagai pegangan dalam pelaksanaannya.

Demikian informasi tentang bagaimana sikap JFU JFT Penghulu dalam mensikapi kejadian luar biasa dimana ada kesalahan cetak penulisan dalam buku nikah.
Salam tukin.

Aturan Kepala KUA Tidak Bisa Hadir Menjadi Wali Hakim Karena Berhalangan

Nikahdikua.com – informasi tentang pegangan aturan pada saat kepala KUA berhalangan menjadi wali Hakim berdasarkan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor B-039 /DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 tentang surat edaran.

Pengertian Wali Hakim

Dalam Peraturan Nomor 19 tahun 2018 pasal 12 disebutkan bahwa dalam hal tidak ada wali nasab sebagaimana disebut dalam pasal 11, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.

Yang disebut dengan wali hakim pada pasal 12 ini dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

Ada 5 hal dimana pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim yaitu;

1, wali nasab tidak ada;
2, walinya adhal;
3, walinya tidak diketahui keberadaannya;
4, walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
5, wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

Dengan begitu alasan wali nikah jauh tidak bisa dijadikan landasan dalam perkawinan dengan wali hakim karena dalam aturan ada tentang taukil wali jika wali nasab tidak bisa datang menghadiri acara akad nikah atau pencatatan perkawinan.

Alasan yang dibenarkan Kepala KUA berhalangan Hadir

Dimaksud dengan tidak bisa hadir disini sebagai wali hakim dan dapat digantikan dengan petugas yang lain.

Ada 3 (tiga) alasan yang dibenarkan Kepala KUA berhalangan hadir yaitu;

1, Sakit yang tidak bisa beraktivitas atau dirawat
2, Force Majeure (bencana, banjir, gempa bumi, kerusuhan , dll)
3, Ada Tugas yang tidak bisa diwakilkan.

Itulah tiga alasan dimana kepala KUA dibenarkan tidak dapat hadir sebagai wali hakim pada pernikahan calon pengantin di wilayahnya.

Solusi Kepala KUA Berhalangan datang menurut Surat Edaran Dirjen

jalan keluar berdasarkan edaran dirjen

Dengan adanya 3 alasan diatas maka sekiranya terjadi situasi dimaksud, dalam surat edaran disebutkan bahwa ada 2 cara pelaksanaan nikah wali hakim dengan berhalangannya kepala yang berwenang.

Lebih detil dalam aturan dimaksud berikut petikan dari surat edaran dimaksud;

Dalam hal Kepala KUA berhalangan, maka Kepala KUA dapat;

satu, Menugaskan salah seorang penghulu; atau
dua, Memohon Kepada Kankemenag Kab/Kota untuk menugaskan Kepala KUA terdekat untuk menjadi wali hakim.

Menugaskan Salah seorang penghulu

Bagi KUA yang memiliki penghulu selain kepala, maka Kepala KUA dapat menugaskan kepada penghulu untuk menjadi wali hakim pada pernikahan yang diajukan.

Adapun penugasan tersebut berupa surat tugas seperti biasanya yang isinya memuat;

Dasar penugasan (permohonan pernikahan pengantin)
Alasan Kepala KUA tidak bisa menjadi wali hakim (sakit/force majeure/tugas yang tidak bisa diwakilkan)
Nama Petugas yang diberi mandat.
Tanda tangan kepala KUA beserta cap stempel.

Itulah proses penugasan penghulu oleh Pejabat dalam rangka menjadi wali hakim pada perkawinan.

Penugasan Kankemenag Kepada Kepala KUA Terdekat Menjadi Wali Hakim

Jika pada KUA tidak terdapat penghulu yang diberi tugas untuk menjadi wali hakim, maka Kepala KUA tempat pernikahan membuat surat permohonan kepada Kankemenag.

Surat dimaksud berisi tentang Permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama untuk menugaskan Kepala KUA Kecamatan yang lain (terdekat) guna melaksanakan tugas sebagai wali hakim karena Kepala KUA setempat berhalangan Hadir.

Selanjutnya Kankemenag membuat surat tugas kepada Kepala KUA terdekat untuk menjadi Wali Hakim berdasarkan permohonan yang ada.

Download edaran tentang Kepala KUA Berhalangan Hadir Menjadi Wali Hakim.

Berikut adalah file dalam format PDF sebagai dasar tulisan diatas dan acuan penghulu dapat menjadi wali hakim karena Kepala KUA berhalangan Hadir.

Didalamnya juga termuat tentang cara pembetulan atau ralat kesalahan cetak atau penulisan buku nikah.

download SK Dirjen tentang Kepala KUA berhalangan Hadir Jadi Wali Hakim

Sampai disini informasi tentang wali hakim yang diserahkan kepada penghulu atau kepala KUA Kecamatan terdekat serta dasar hukum pelaksanaannya.

Semoga menambah wawasan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas melayani warga masyarakat. Salam tukin.

Ketentuan Pakaian Baju Nikah di KUA

Nikahdikua.com – informasi tentang ketentuan pakaian baju nikah di KUA ( Kantor Urusan Agama ) Kementerian Agama Republik indonesia didasarkan pada aturan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Kemenag pada saat acara ijab kabul di Balai Nikah.

Baca;
Syarat Nikah di KUA
Ketentuan Biaya Nikah di KUA
Aturan Ukuran Foto Nikah dan Jumlahnya di KUA

Bagi calon pengantin atau mempelai yang berkehendak untuk melaksanakan upacara pernikahan atau perkawinan pada Balai Nikah Kantor Urusan Agama, bisa jadi ada yang bertanya apakah ada ketentuan yang mengatur tentang busana pada saat acara ijab kabul bagi pengantin wali maupun para saksi dan yang mengantarkan.

Aturan Pakaian Baju Nikah di KUA berdasarkan PMA

Para penghulu dan pegawai di lingkungan KUA menggunakan aturan dari Peraturan Mentei Agama atau PMA nomor 19 tahun 2018 yang menggantikan PMA sebelumnya atau Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007.

Dalam PMA ini mengatur mengenai tata cara mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, ijab kabul dan alur penerbitan buku nikah.

Pada PMA yang dijadikan pedoman Kepala KUA, JFT Penghulu maupun Pegawai JFU Kantor Urusan Agama tidak mengatur tentang ketentuan pakaian busana baju pada saat akad pernikahan yang dilangsungkan pada Kantor Urusan Agama baik itu model, warna, harus pakai peci atau melepas jilbab maupun lainnya.

Menggunakan Asas Kepantasan atau Kepatutan

asas kepatutan dan kepantasan

Karena ketiadaan aturan dalam ketentuan berpakaian pada saat upacara ijab kabul pada balai nikah maka tidak ada larangan satupun dalam pemilihannya.

Pun begitu dibebaskan mengenai tata cara berbusana, tetaplah menggunakan asas kepatutan sebagai pengantin yang merupakan warga negara mendapatkan pelayanan yaitu penggunaan baju yang sopan dan layak.

Contoh pakaian yang tidak layak semisal; memakai sandal jepit, celana jeans yang bolong bolong, baju pengantin wanita terlalu terbuka pada area dada maupun diatas lutut kaki, kaos oblong dan lain sebagainya. Emang ada? Ada.

Pegawai KUA menolah calon pengantin yang berbusana sekenanya

Diceritakan oleh seorang ibu yang bekerja di KUA pernah menyuruh pulang kepada calon pengantin guna mengganti pakaian atau busana yang dikenakan karena asas kepantasan. Dalam kasus ini calon pengantin hanya memakai kaos oblong dan bersandal jepit kemudian nampak belum cuci muka.

Walaupun tidak ada larangan berpakaian sandal jepit kaos oblong serta belum cuci muka, karena alasan penghormatan dalam acara pernikahan dan asas kepatutan berbusana datang di Kantor pemerintah kemudian ibu tersebut meminta calon pengantin untuk kembali kerumah guna memakai busana yang layak dan patut selayaknya orang yang melaksanakan pernikahan.

Kesimpulan tentang pakaian nikah di KUA

Pertama, tidak ada ketentuan yang mengatur busana pada saat acara ijab kabul di Balai Nikah KUA

Kedua, pengantin boleh memakai jilbab atau peci kacamata dan lainnya

Ketiga, walaupun tidak ada ketentuan yang mengikat, selayaknya pengantin tetap memakai asas kepatutan dalam berbusana pada saat acara ijab kabul guna penghormatan kepada upacara pernikahannya sendiri dan kelayakan mendatangi kantor pemerintah.

Demikian informasi mengenai pakaian pada saat pernikahan di Kantor Urusan Agama Republik Indonesia.