Penghulu Boleh Tanda Tangan Rekomendasi Perkawinan, Ini Dasarnya

nikahdikua.com – Kewenangan penghulu tanda tangan rekomendasi nikah. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan diatur mengenai pendaftaran, serta syarat dan ketentuan yang lain mengenai pernikahan.

Tercantum dalam Bagian Kedua mengenai persyaratan administratif, disebutkan pada huruf e. Bahwasanya bagi calon pengantin yang berasal dari luar kecamatan untuk melampirkan surat rekomendasi perkawinan yang berasal dari KUA catin berdomisili.

Adapun bunyi lengkap aturan tersebut seperti dibawah ini :

“surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;”

loading...

penghulu boleh tanda tangan surat rekomendasi perkawinan

Dengan begitu surat rekomendasi nikah merupakan salah satu syarat dalam mendaftarkan kehendak nikah bagi calon mempelai yang berasal dari luar kecamatan.

Penghulu berwenang mengeluarkan rekomendasi perkawinan

Bagaimanakah mendapatkan surat rekomendasi tersebut, ada langkah dan ketentuan serta beberapa surat yang diperlukan, akan dibahas tersendiri.

Kalau membaca PMA nomor 19 tahun 2018 maka yang berhak mengeluarkan surat rekomendasi nikah adalah Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing
Dengan begitu baik penghulu maupun kepala KUA memiliki kewenangan guna terbitnya surat dimaksud.

Aturan diatas tertuang pada PMA nomor 19 tahun 2018 pada Bagian Ketiga (Tempat Akad) pasal 16 ayat (3) yang bunyinya :

“Akad yang dilaksanakan diluar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.”

Baca :

Siapakah penghulu?

Untuk mengetahui siapakah yang dimaksud dengan penghulu dan kepala KUA, maka acuan yang dipakai adalah PMA diatas. Pengertian penghulu dan kepala KUA dicantumkan dalam ketentuan umum pasal 1. Untuk penghulu pada nomor 2 dan kepala KUA nomor 3.

Pengertian tentang Penghulu dan Kepala KUA dalam PMA sebagai berikut :

ada calon yang dianggap lebih baik

Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan.
Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
Beda Kepala KUA dengan Penghulu

Ada perbedaan seseorang itu disebut dengan kepala KUA atau penghulu, secara singkat dan praktis perbedaannya adalah kalau Kepala KUA sudah pasti penghulu, sedangkan kalau penghulu, belum tentu Kepala Kantor Urusan Agama

Hal Positif penghulu memiliki Kewenangan dalam Surat Rekomendasi Perkawinan

Dalam hal ini tentunya akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan surat rekomendasi perkawinan. Bilamana Kepala KUA sedang melakukan pencatatan nikah atau tugas dinas luar kota, misalnya.

Hal Tidak Mengenakkan

ditolak karena penghasilan belum jelas

Rekomendasi sifatnya berbeda dengan pelayanan ijab diluar kantor, dimana yang mengeluarkan surat rekomendasi tersebut tidak akan mendapatkan jasa profesi. Tentunya saru kalo Cuma rebutan tanda tangan.

Jika tidak setuju penghulu boleh tanda tangan rekomendasi nikah

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh yang tidak mathuk dengan PMA ini yaitu dengan cara :

  1. Membuat surat edaran bahwasanya tanda tangan yang dianggap sah terkait surat rekomendasi nikah adalah ……..
  2. Melakukan uji materiil atau judicial review produk hukum ke Mahkamah konstitusi

Ini merupakan pendapat pribadi, kalau ada yang berpendapat lain nggih monggo 😀

loading...

5 komentar untuk “Penghulu Boleh Tanda Tangan Rekomendasi Perkawinan, Ini Dasarnya”

  1. terimakasih banyak infonya min.. sangat membantu sekali dalam proses penyusunan tugas akhir saya, kalo boleh ijinkan saya untuk bisa komunikasi lebih lanjut dengan admin, krn ada bbrp hal yg akan saya tanyakan lebih lanjut ttg tugas akhir saya.. terimakasih

  2. Maksud Penghulu yang boleh nanda tangan adalah Penghulu yang mendapat tambahan jabatan sebagai kepala KUA. Karena Penghuku itu pada dasarnya dia fungsional, jabatan fungsional dimanapun tidak bisa menandatangani korespodensi, karena yang punya cap hanya pejabat struktural.

    1. Bunyi aturannya sebagai berikut“Akad yang dilaksanakan diluar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.”
      Jadi tidak ada klausul penghulu pada wilayah dan tidak di syaratkan harus disampiri jabatan kepala kua. Yang ada sekarang adalah kepala kua sebagai penghulu naik pangkat dengan angka kredit entry data nikah, pemeriksaan pengantin. Padahal yang meriksa yaitu JFU. Sah apa tidak itu naik pangkatnya? Sepertinya sih sah saja. Nyatanya sk kenaikan pangkat juga turun koq.

    2. selain itu, pernah suatu saat buku nikah itu di tandatangani oleh penghulu (bisa jadi kisaran tahun 2004/2005) dimana pada saat itu penghulu yang menandatangani buku nikah. kalau tidak di bubuhkan stempel pada tanda tangan penghulu, bagaimana buku nikah tersebut sah? dan saya yakin buku nikah yang terbit dan di tandatangani oleh penghulu pada saat itu sah dan berlaku. wallahu a’lam bishshowab.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *