pemeriksaan berkas dokumen pernikahan

Pemeriksaan Dokumen Nikah Calon Pengantin di KUA

nikahdikua.com – Pemeriksaan Dokumen Nikah Calon Mempelai Pengantin di KUA
Sebelum acara ijab kabul dilaksanakan, pengantin mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan acara ijab kabul pernikahan.

Secara aturan, Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan. Pendaftaran kehendak perkawinandilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinandilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

Baca :

Pemeriksaan Dokumen

pemeriksaan data calon pengantinSelanjutnya pada saat pendaftaran kehendak nikah, maka dilakukanlah pemeriksaan yang berkait dengan dokumen administrasi maupun hal terkait. Adapun langkah pemeriksaan adalah sebagaia berikut :

(1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (pasal yang mengatur tentang persyaratan administratif).

(2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami,calon istri, dan wali atau wakilnya.

loading...

(3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinanpaling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan.

(4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

(5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali,Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.

(6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

(7) Pemeriksaan dokumen perkawinanyang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan,serta helai kedua disimpan oleh P4.

(8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

Demikian tentang kegiatan pemeriksaan dokumen administratif serta proses pemeriksaan bagi mereka yang hendak kawin atau menikah di wilayah republik Indonesia. Ini merupakan aturan terbaru yang posisinya menggantikan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Karena aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan.

loading...

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *