Syarat Nikah Anggota Polisi Polri di KUA

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin jika berprofesi sebagai anggota Polri atau Polisi.
Polisi merupakan salah satu profesi yang banyak di gandrungi oleh orang Indonesia. Selain termasuk profesi yang menjadi incaran, juga bagi kalangan tertentu polisi adalah sosok mantu idaman. Secara strata sosial menduduki tingkat yang lumayan elit, secara hukum juga paham dan menguasai perihal pidana maupun perdata, secara ekonomi secara kasat mata bisa dilihat bisa dianggap sangat makmur jika ditinjau dari kendaraan, pakaian dan style yang melekat pada diri anggota polri.
syarat nikah bagi anggota Polri
Bagaimanapun juga polisi adalah manusia, yang pada umumnya juga ingin membangun rumah tangga. Dalam membina rumah tangga yang resmi dan sah diakui secara administrasi negara Indonesia, maka diperlukan proses dan perlengkapan surat-surat dan persyaratan lain guna ijab qobul dan penerbitan buku nikah bagi mempelai yang telah melangsungkan pernikahan.
Bagi anggota polri, ada persyaratan khusus yang harus dilengkapi ketika akan melangsungkan pernikahan yang resmi. Adapun syarat khusus tersebut adalah Surat Izin Dari Atasan  atau Kesatuan. Sedangkan untuk syarat yang lain adalah sama seperti yang lain orang sipil. Adapun proses serta syarat nikah di KUA bagi anggota Polisi bisa disimak sebagai berikut :

Syarat dan Ketentuan Menikah bagi Anggota Polri

Hal hal yang harus dipersiapkan adalah :
  • surat izin dari atasan atau kesatuan.
  • Fotocopy KTP sejumlah 2 ( dua lembar )
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Fotovopy Ijazah Terakhir
  • Foto Copy Akta Kelahiran
  • Pas Foto dengan background warna biru dengan ukuran 2×3=4 lembar, 4×6=2 lembar

Setelah melakukan fotocopy berkas yang diatas, selanjutnya mencari surat pengantar dari RT dan RW yang selanjutnya membawa surat pengantar tersebut ke Kantor Kelurahan atau Desa untuk mendapatkan  berkas Nikah N1-N4. 
Setelah kedua calon mempelai kelar mendapatkan berkas nikah mulai dari N1, N2, N3 dan N4 selanjutnya calon pengantin wanita datang ke Puskesmas untuk melakukan KIR/Imunisasi. Silakan menyiapkan fotocopy untuk mendaftar di Puskesmas guna KIR Kesehatan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendaftar nikah di KUA.
Selanjutnya setelah semua persyaratan diatas lengkap, silakan dibawa ke Kantor Urusan Agama setempat (KUA Kecamatan tempat domisili KTP calon mempelai wanita). Dan setelah berkas di cek dan diteliti akan di masukkan tanggal atau waktu untuk melangsungkan pernikahan.

Catatan penting :

Syarat diatas hanyalah bagi calon pengantin yang status nya masih bujang dan perawan dan berumur diatas 21 bagi calon pengantin pria dan diatas 16 tahun bagi calon mempelai perempuan. Selain itu salah satu calon pengantin bukanlah warga negara asing.
  • Jika calon pengantin adalah anak pertama maka diperlukan fotocopy buku nikah orang tua calon mempelai.
  • Jika calon mempelai berasal dari luar kecamatan tempat pendaftaran nikah maka diperlukan surat rekomendasi dari KUA setempat (KUA tempat domisili calon pengantin)
  • Bagi wali nikah yang berasal dari luar KUA tempat didaftarkan pernikahan maka diperlukan surat keterangan wali nikah dan fotocopy KTP wali tersebut.
  • apabila catin berstatus sebagai janda atau duda cerai maka ada syarat tambahan yaitu akta cerai dari pengadilan ( dan disarankan pada KK dan KTP sudah berstatus sebagai janda atau duda cerai juga untuk keperluan administrasi negara.)
  • Jika calon pengantin adalah janda atau duda karena mati maka diperlukan surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah (N-6)
  • Jika pengantin pria dibawah umur 21 tahun maka harus ada izin tertulis adri wali (N-6)
  • Apabila pengantin pria belum berumur 19 tahun maka harus ada dispensasi dari pengadilan, begitupula jika calon mempelai perempuan belum genap berusia 16 tahun.
  • Jika pelaksanaan nikah dengan wali hakim maka diperlukan surat permohonan wali hakim dari Kepala Desa
  • Bagi wali nikah yang mogok tidak mau menikahkan maka diperlukan surat penetapan dari Pengadilan
  • Apabila wali nikah berhalangan hadir maka diperlukan adanya surat taukil dengan ketentuan sudah diketahui oleh KUA setempat (tempat domisili/ktp wali)

Sedangkan jika calon pengantin adalah warga negara asing maka telah dibahas dalam artikel sebelumnya.
Demikian terkait pernikahan bagi anggota polri di KUA beserta tata cara dan syarat yang harus dipenuhi.
urutan mengurus pernikahan
Bisa jadi di urus sendiri, akan tetapi kadang kala juga ditemukan kepengurusan terkait pernikahan yang diserahkan kepada orang-orang yang sering mengurusi urusan terkait beginian, tentunya ada imbalan sebagai pengganti lelah waktu bensin dan jasa.
Terkait jasa tentunya tidak ada patokan resmi karena bukan merupakan hal yang resmi. Yang jelas, aturan terkait biaya nikah adalah Rp. 0,- rupiah jika dilaksanakan pada jam kantor dan di laksanakan di balai nikah KUA. Dan Rp. 600.000,-. Jika dilaksanakan diluar kantor atau diluar jam kerja.
Adapun jika ada biaya diluar yang disebutkan diatas ada beberapa hal kemungkinan :
  1. Ada biaya berdasarkan perdes atau peraturan desa
  2. Biaya jasa kepengurusannya yang dilakukan oleh perorangan (walaupun bisa jadi yang mengurus adalah orang desa atau KUA, dll)
  3. Ada oknum yang nakal.

Cukup sekian, terima kasih.

5790total visits,1visits today

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*